SOSOK | Adies Kadir dan Babak Baru di MK

Memasuki periode 2024–2029, Adies Kadir dipercaya mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI yang membidangi ekonomi dan keuangan. Ia membawahi sejumlah alat kelengkapan dewan strategis, seperti Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang berperan penting dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara.

Nama Adies Kadir sempat menjadi sorotan publik pada Agustus 2025, di tengah maraknya demonstrasi di berbagai daerah. Pernyataannya terkait kenaikan tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan beras, bensin, dan rumah, menuai kritik tajam dari masyarakat yang menilai isu tersebut tidak sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi saat itu.

Dalam wawancara pada 19 Agustus 2025, Adies menyebut adanya kenaikan sejumlah tunjangan anggota DPR. Namun, sehari kemudian ia mengakui terjadi kekeliruan data, khususnya terkait besaran tunjangan beras, yang kemudian ia luruskan hanya sekitar Rp 200.000 per bulan.

Dengan disetujuinya Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, publik kini menaruh harapan besar agar pengalaman panjangnya di legislatif, latar belakang akademik hukum, serta pemahamannya atas dinamika politik nasional dapat digunakan untuk menjaga independensi dan kewibawaan MK sebagai penjaga konstitusi Republik Indonesia.

@uli