Soroti Program BIG, Ateng Sutisna: Manfaatnya Rendah Bagi Masyarakat

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengkritik minimnya manfaat langsung program Badan Informasi Geospasial (BIG) bagi masyarakat, meskipun lembaga ini mengelola anggaran besar, termasuk dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BIG pada Selasa (15/7/2025), Ateng menilai program seperti penyediaan peta dasar dan Sistem Informasi Geospasial (SIG) masih belum mudah diakses publik. Ironisnya, hasil pengolahan data geospasial justru lebih banyak dinikmati vendor asing.

“Seluruh anggaran BIG bersumber dari rakyat, baik melalui APBN maupun pinjaman luar negeri. Namun, masyarakat masih harus melalui proses administrasi yang berbelit hanya untuk mengakses peta atau data geospasial yang seharusnya menjadi barang publik,” ujar Ateng dalam keterangannya.

Ia membandingkan dengan platform global seperti Google Maps dan Google Earth yang menyediakan layanan data geospasial secara gratis dan mudah diakses.

“Google saja tidak meminta anggaran dari negara, tetapi layanannya bisa diakses dengan mudah lewat gadget. Sementara kita, yang sudah menganggarkan dana besar, justru menyulitkan masyarakat sendiri,” katanya.

Ateng juga menyoroti penggunaan dana PHLN BIG yang justru kembali ke pihak asing melalui konsultan luar negeri, software, dan hardware buatan asing. Menurutnya, hal ini menambah beban utang sekaligus membuat data strategis nasional tidak sepenuhnya dikuasai bangsa sendiri.

“Ini saatnya kita perkuat peran konsultan dalam negeri dan kembangkan software geospasial buatan anak bangsa,” tegasnya.

Ia menambahkan, keterbatasan akses terhadap peta dasar dan tematik juga berpotensi menimbulkan konflik di lapangan.

“Contohnya, sejumlah kasus sengketa wilayah di Aceh, Sumatera Utara, hingga wilayah pesisir Jawa Timur, yang kerap berakar pada tidak tersedianya peta dasar yang mutakhir dan akurat,” tutup Ateng. @givary