Soroti Persoalan Pencairan PIP, Karmila Sari Minta Sekolah Aktif Mengawal Hak Siswa

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Karmila Sari, menyoroti sejumlah persoalan dalam pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dinilai berdampak langsung pada kondisi psikologis dan kesejahteraan siswa, khususnya dari keluarga kurang mampu.

Karmila mengungkapkan, berdasarkan keterangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), terdapat kasus di mana dana PIP sebenarnya telah diterima secara administrasi, namun belum dapat dicairkan karena kendala data kependudukan.

“PIP-nya sudah diterima, tetapi pencairannya belum bisa dilakukan karena KTP orang tua berbeda lokasi dengan sekolah anak dan ini belum diurus,” ujar Karmila kepada Wartawan, Senin (09/02/2026).

Selain persoalan administrasi, ia juga menyoroti faktor keluarga broken home yang menyebabkan kurangnya kasih sayang dan pengawasan terhadap anak. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat anak rentan mengambil keputusan ekstrem berdasarkan persepsi pribadi.

Hal tersebut berkaca dari tragedi, Seorang anak SD berinisial YBS (10 tahun) di Kabupaten Ngada, NTT, yang meninggal dunia diduga bunuh diri pada akhir Januari 2026 akibat tekanan ekonomi.

“Anak yang kurang mendapatkan perhatian sangat mudah terpengaruh dan bahkan bisa mengakhiri hidupnya dengan persepsi sendiri,” katanya.

Untuk itu, Karmila menegaskan, ke depan pihaknya akan menyampaikan langsung kepada kepala sekolah agar pencairan PIP dikawal secara serius dan menyeluruh, terutama bagi siswa dari latar belakang keluarga dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.

Ia menekankan bahwa sekolah harus berperan aktif membantu orang tua dalam menyelesaikan persoalan teknis, seperti perubahan domisili KTP.