Soroti Banjir dan Longsor di Sumut, Ijeck Minta Kementerian PU Siapkan Mitigasi Maksimal

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyoroti rangkaian bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara dalam beberapa pekan terakhir. Dalam Rapat Kerja Komisi V bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) pada Rabu (26/11/2025).

Ia menegaskan perlunya langkah mitigasi yang lebih serius, terutama menyangkut penanganan banjir, banjir bandang, dan longsor yang berulang setiap tahun.

Menurutnya, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini sejak 17 November terkait potensi cuaca ekstrem selama tujuh hari ke depan. Prediksi tersebut kemudian diperbarui dengan potensi hujan lebat hingga 27 November.

Politisi yang akrab disapa Ijeck tersebut menilai akurasi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana.

“BMKG sudah tepat memprediksi cuaca ekstrem. Ini harus menjadi perhatian kita agar lebih siap dalam menghadapi bencana tahunan di Sumatera Utara,” ujar Ijeck.

Politisi Partai Golkar tersebut menyoroti banyaknya jalan nasional dan provinsi di Sumut yang rawan tertutup longsor, terutama di wilayah dengan dinding tanah yang curam.

Ia mengapresiasi respons cepat Balai Kementerian PU dalam menurunkan alat berat, namun mengingatkan bahwa sejumlah akses justru terputus sehingga alat tidak bisa sampai ke lokasi.

Ijeck meminta agar alat berat distandby-kan di titik rawan sehingga tidak terlambat saat bencana terjadi.

Selain itu, Ijeck mengusulkan pembangunan retaining wall (dinding penahan tanah) di ruas-ruas yang kerap dilanda longsor.

Ia mencontohkan efektivitas struktur tersebut di Jalan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan yang kini minim kejadian longsor setelah dibangun dinding penahan.

Terkait banjir rob yang rutin melanda Medan Utara dan Belawan, Ijeck meminta agar rencana normalisasi Danau Siombak sebagai area tampungan air segera direalisasikan.

Ia menyebutkan bahwa tanggul yang sudah dibangun sebelumnya tidak efektif karena terlalu rendah, sehingga air justru menggenangi permukiman warga.

“Setiap bulan masyarakat kebanjiran. Benteng yang ada tidak cukup tinggi sehingga permukiman berubah menjadi kolam. Ini harus segera ditangani,” tegasnya.

Politisi asal Sumatera Utara tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas drainase di daerah dengan kemiringan tertentu, karena banyak saluran air yang tidak mampu menampung debit hujan tinggi.

Dalam kesempatan itu, Ijeck turut menyinggung persoalan penawaran proyek dengan harga terlalu rendah dalam proses lelang. Menurutnya, praktik 'banting harga' berisiko menurunkan kualitas pekerjaan, menyebabkan proyek terbengkalai, dan memicu pekerjaan ulang yang justru menambah biaya negara.

“Sering kali proyek ditinggalkan karena tidak menguntungkan, atau speknya dikurangi. Akhirnya masyarakat dirugikan dan biaya membengkak,” ucapnya.

Menutup penyampaiannya, Legislator Dapil Sumut I tersebut berharap Kementerian PU melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan banjir, longsor, dan pelaksanaan proyek infrastruktur agar lebih berpihak pada keselamatan masyarakat. @givary