Soroti Anjloknya Industri Baja Nasional, Adisatrya Dorong BUMN Garap Tambang Iron Ore

VISI.NEWS | JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyoroti merosotnya kinerja industri baja nasional akibat banjirnya produk impor dan minimnya pasokan bahan baku dalam negeri. Hal itu ia sampaikan dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Menurut Adisatrya, hasil penelaahan Komisi VI menunjukkan tingginya impor raw material membuat industri baja semakin tertekan. Selain itu, para pelaku usaha baja dalam negeri juga mengeluhkan penjualan yang menurun drastis dalam 2–3 tahun terakhir.

“Masyarakat baja mengeluh karena usahanya sangat menurun akibat banjirnya produk impor. Bahkan proyek pembangunan pergudangan saja kini banyak menggunakan baja impor,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya indikasi unfair competition, di mana baja impor dapat digunakan secara bebas, terutama pada proyek bangunan yang spesifikasinya tidak ketat.

Berbeda dengan proyek jembatan yang memiliki standar khusus, sehingga baja impor sulit bersaing dengan baja lokal.

Sebelumnya, sejumlah pakar memaparkan bahwa Indonesia sejatinya memiliki cadangan iron ore (bijih besi). Namun minat swasta untuk menggarap komoditas tersebut dianggap rendah.

“Cadangannya ada, tetapi kurang menarik untuk dieksploitasi. Berbeda dengan batu bara dan nikel yang saat ini pertambangannya sangat berkembang,” jelas Adisatrya.

Legislator PDIP tersebut menduga minat rendah itu disebabkan pasar yang terbatas atau regulasi yang kurang menarik bagi investor. Karena itu, Komisi VI mempertimbangkan untuk mendorong BUMN tambang seperti Mind ID dan ANTAM agar masuk lebih jauh dalam pengembangan iron ore nasional.

“Kalau terlalu berat bagi swasta, maka BUMN harus hadir. Apalagi Krakatau Steel sebagai salah satu konsumen terbesar juga merupakan BUMN. Harusnya bisa bersinergi,” katanya.

Adisatrya turut menyoroti rendahnya konsumsi baja per kapita Indonesia. Pada 2023, konsumsi baja nasional tercatat sekitar 60 kg per kapita, jauh tertinggal dari Malaysia dan Thailand yang telah melampaui 200 kg per kapita.

“Ruang pertumbuhan sebenarnya besar sekali. Jika ekonomi membaik, pembangunan infrastruktur dan properti pasti meningkat, dan itu akan mendorong permintaan baja nasional,” paparnya.

Ia menegaskan perlunya pasokan bahan baku yang reliable dan konsisten agar industri baja dapat meningkatkan kapasitas produksi tanpa ketergantungan impor.

Melihat tren yang ada, Komisi VI DPR RI mengaku gelisah atas lambatnya perkembangan industri baja nasional. Solusi jangka panjang dinilai sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak terus bergantung pada baja impor.

“Kami berharap ke depan kebutuhan raw material dapat dipenuhi dari tambang dalam negeri. Pertanyaannya, apakah BUMN bisa menjadi alternatif jika swasta enggan masuk? Ini yang kami bahas bersama para ahli,” tutupnya. @givary