Songsong Indonesia Emas 2045, Kementerian PPN/Bappenas Konsultasikan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

VISI.NEWS | BALIKPAPAN - Visi Indonesia tahun 2045 sesuai dengan RPJN adalah negara nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Diharapkan pada tahun 2045, pendapatan perkapita masyakat Indonesia sudah setara dengan negara maju, kemiskinan menuju 0 % dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya meningkat, dan intensitas emisi GRK menuju net zero. Demikian disampaikan oleh Didik Darmanto,SSos., MPA, Plt Direktur Bidang agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementrian PPN/mewakili Kementrian PPN/Bappenas membuka acara Konsultasi Publik Rancangan Rencana Awal Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025- 2045 di Hotel Golden Tulip, Balikapan, Senin (18/06).

Konsultasi publik ini diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk menjaring aspirasi masyarakat pada bidang pendidikan dalam rangka mempertajam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045. RPJPN baru yang mendeskripsikan target dan sasaran pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. RPJPN ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu sektor utama yang diharapkan bisa mewujudkan visi tersebut. Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam masalah pendidikan. Tantangan itu ialah transisi demografi, transformasi struktural ekonomi dan perubahan lanskap pasar kerja, transformasi digital dalam pendidikan, kesenjangan pendidikan, demokrasi dan partisipasi publik, globalisasi dan kemitraan pembangunan, pembiayaan, dan tata kelola pendidikan. “Diharapkan dengan konsultasi publik ini, kita dapat masukan agar kita bisa merancang lebih tajam dan menjawab tantangan ini’ ujar Didik.

Layanan pendidikan belum merata dan kualitas pendidikan masih rendah, ketersediaan prasarana pembelajaran digital belum memadai, kualitas lulusan masih rendah juga menjadi isu-isu strategis yang dibicarakan dalam konsultasi publik ini. Untuk menghadapi tantangan dan isu strategis Kementrian PPN/Bappenas telah mengembangkan rancangan tahapan dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan indikator indikator keberhasilannya.