SKETSA | RK

Oleh Syakieb Sungkar

ADA hal menarik dari survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) baru-baru ini. Bahwa Dedi Mulyadi mendapat skor persepsi kesukaan publik 92% sedangkan Ridwan Kamil 85%. Sementara dari sisi popularitas, Ridwan Kamil (RK) unggul dari Dedi Mulyadi. RK mendapat 94%, dan Dedi 88%. Menurut survei tersebut, ada 15% orang yang tidak menyukai RK. Sampling yang diambil dari Jawa Barat adalah 880 responden. Lumayan sih jumlah respondennya. Lumayan kecil, maksudnya. Memang kalau 50 juta penduduk Jawa Barat ditanya satu persatu tentang RK, itu bukan survei namanya, tapi sensus.

Apa sih perbedaan antara disukai dengan populer? Direktur eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menjelaskan bahwa sebagian besar yang mengenal Dedi, si anggota DPR itu, menyukai ketokohannya. Hal itu terjadi karena Dedi turun langsung ke masyarakat. Menurut Dedi, kesukaan masyarakat banyak dipengaruhi oleh interaksinya kepada publik. Interaksi itu dapat berupa berjumpa langsung dengan rakyat atau melalui media sosial, demikian Dedi menambahkan.

Kalau dalam pengamatan saya, RK lebih pandai bermain-main dengan media sosial ketimbang Dedi. Hampir setiap hari ia muncul dalam videoclip di Instagram maupun pada WAG saya. Tetapi rupanya, survei ini mengatakan bahwa berjumpa langsung dengan rakyat jauh lebih berarti ketimbang pencitraan melalui Vlog. Bener juga sih, video-video itu kan drama, adanya di dunia maya. Kalau berjumpa langsung itu baru realitas. Posisi Dedi yang anggota DPR lebih memungkinkan untuk itu, anggota dewan sudah selayaknya sering betemu dengan konstituennya. Sementara seorang Gubernur tentu lebih sibuk dengan urusan administrasi, sehingga keterbatasan waktu untuk jalan-jalan itu dikompensasi dengan videoclip. Dan akibatnya RK lebih populer tetapi Dedi lebih disukai masyarakat Jawa Barat.

Memang di zaman milenial ini nampaknya survei kepuasan rakyat terhadap seorang pemimpin itu sangat diperhatikan. Jangankan seorang Gubernur, bahkan Presiden Jokowi pun – beserta para pembantunya – sangat girang dengan hasil survei yang menyatakan kepuasan rakyat terhadap kinerja Jokowi mencapai level tertinggi. Namun hasil survei pun harus diikuti dengan kerja nyata di lapangan. Kita tidak boleh terlena dengan hasil survei, karena itu sifatnya tidak abadi. Begitu hasil survei terhadap Jokowi diumumkan, tak lama kemudian marak berita mengenai ibu-ibu yang sedang antri minyak goreng di mana-mana. Itu kan paradoks namanya. Beruntung Jokowi sudah jadi Presiden dan sedang menjabat 2 periode. Sehingga hasil survei itu terlihat nothing to loose. Jokowi tidak punya target jabatan apapun setelah masa tugasnya usai.

Berbeda dengan RK, yang punya target. Apakah itu ingin menjadi Gubernur lagi di periode ke 2. Atau barangkali mempunyai target lain. Hal yang cukup menggelitik saya adalah kata-kata RK sendiri ketika menanggapi hasil survei Kompas yang menyatakan RK berada di urutan ketujuh dengan angka pilihan responden hanya 2,6% (jauh sekali jaraknya terhadap Prabowo Subianto yang menurut Kompas berada di urutan pertama dengan 26,6%). “Menurut saya, survei bisa relevan kalau sudah dipasangkan sebagai calon Presiden,” begitu ujarnya di Gedung Sate 23 Februari lalu. Dan RK tidak berkecil hati dengan hasil survei yang 2,6% itu, karena dulu ketika ingin jadi Gubernur, hasil surveinya bukan yang teratas tapi ia akhirnya menang. Hal itu menunjukkan ambisi RK untuk menjadi Capres sangat besar.

Ambisi kalau keterlaluan dampaknya akan jadi lucu kalau tidak dimanaje. Dan kadang-kadang memalukan juga. Misalnya ketika RK bersikeras ingin bertemu dengan Habib Rizieq saat ia baru kembali dari pelariannya di Timur Tengah. Alasannya ingin bersilaturahmi. Di tengah-tengah pandemi Covid yang sedang marak, seorang Gubernur ingin bertandang ke sebuah gang di Petamburan, rasanya kurang kena ya. Belakangan ia juga membiarkan adanya kerumunan di Jawa Barat untuk mengakomodasi ceramah-ceramah dari Pemimpin FPI yang banyak massanya itu. Barangkali RK ketika itu ingin meminta restu untuk menjadi Capres sambil bersilaturahmi. Tetapi bukankah kalau RK benar-benar ikhlas untuk bersilaturahmi sebaiknya sekarang saatnya yang tepat, ketika Rizieq sedang di penjara? Mengapa tidak dilakukan? Terlihat rencana kunjungan ke Petamburan itu sebenarnya dalam rangka menaikkan elektabilitas yang belum beranjak jauh dari bawah 3%.

Kalau menurut saya, daripada RK sibuk dengan pencitraan setiap hari, apakah tidak sebaiknya ia membenahi Jawa Barat yang menjadi tugas utamanya? Misalnya begini, menurut KPK, Jawa Barat itu adalah provinsi yang tingkat korupsinya tertinggi di Indonesia. Bisa jadi Jawa Barat adalah provinsi terkorup di dunia. Mengapa hal itu tidak cepat-cepat dibereskan? Ketimbang setiap hari berbicara sendiri dengan kamera untuk disiarkan ke media sosial. Kalau masalah ini tidak beres, bukankah akan menjadi aib bagi RK sendiri? Partai mana yang akan tertarik mengusung RK menjadi Capres kalau provinsinya penuh dengan korupsi? Popularitas akan percuma kalau kinerja tidak mendukung. Cepat atau lambat, rakyat akan tahu juga.

Dan hal itu sekarang mulai terkuak. Kalau menurut teman saya, RK itu punya ekspertis dalam memperbaiki taman. Lihat saja jalan Dago kan lebih asri sejak Ridwan menjabat, demikian kata teman saya itu. Karpet di depan Masjid Agung yang mirip rumput itu juga mempercantik Alun-alun, walau muncul bau dari dasar karpet tersebut, terutama kalau musim hujan. Tetapi, kalau ngurusin sungai dia kurang bisa, teman saya menambahkan. Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Cilamaya Berbunga Karawang, Muslim Hafidz, mengatakan program penyelamatan sungai Cilamaya yang dicanangkan RK tidak berjalan. Normalisasi yang dijanjikan belum terlaksana. Begitu juga dengan Sungai Citarum yang sampai saat ini tetap meluap dan mengakibatkan banjir di Bandung Selatan. Ada juga teman saya seorang seniman, memperbaiki sendiri sungai Cigondewah dengan mengajak masyarakat untuk membersihkan sampah dan memurnikan air sungai itu dari pencemaran. Suatu dedikasi yang mengharukan, lebih mengharukan lagi – tidak ada uluran tangan dari Pemerintah tempat RK berkuasa.

Demikian pula jalan-jalan provinsi sekarang rusak berat, seperti di Cianjur misalnya, menghadapi ini RK dengan santai akan mengatakan harap maklum bahwa dana infrastruktur Jawa Barat hilang sebesar Rp 5 T untuk menanggulangi Covid. Tetapi yang menjadi soal adalah mengapa di provinsi lain jalan-jalan tetap mulus walau ada Covid, jangan-jangan hal ini terkait juga dengan reputasi Jawa Barat sebagai provinsi tertinggi korupsi.

Sebenarnya tidak banyak capaian maupun ide-ide yang terkait dengan infrastruktur dari RK. Ada satu ide brilliant dari RK mengenai pembangunan Bukit Algoritma, yang nantinya akan menjadi Silicon Valley Indonesia pertama, tetapi nyatanya mangkrak. Hal yang serupa terjadi ketika Bandara Kertajati kemudian tidak ada pesawat yang mau landing di sana, dan mungkin pada akhirnya nasib bandara komersial yang dibangun dengan biaya mahal itu hanya akan menjadi bengkel pesawat rusak. Soal mangkrak ini mengingatkan kita pada ide RK soal mesjid terapung di Gedebage yang juga pembangunannya terhenti.

Menindaklanjuti banyaknya proyek-proyek yang macet itu, RK mengambil alih fungsi SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) dan menyerahkannya ke Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang isinya mantan tim sukses, alias konco-konco. Semoga upaya ini dapat berhasil. Tetapi mengingat reputasi Jawa Barat yang sarang korupsi itu, harusnya RK lebih berhati-hati agar reputasi menjadi provinsi terkorup tidak berkepanjangan.

Hal terakhir yang perlu saya garis bawahi, selain Jawa Barat menjadi provinsi terkorup menurut KPK, Jawa Barat juga menyandang gelar juara provinsi paling intoleran, menurut Kementerian Agama. RK yang sebenarnya adalah seorang moderat, harusnya mengambil posisi yang tegas dalam membalancing isu ini. Tetapi yang dilakukan RK justru sebaliknya, ia ikut arus. Dapat dibaca dengan tingginya konsentrasi program keagamaan yang berat ke satu agama saja. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari upaya mengambil hati umat mayoritas agar jalan ke arah Capres menjadi mulus. Sekali-sekali bolehlah membuat program dengan Gereja, Kelenteng, dan Vihara ya, RK, biar gelar intolerannya dapat hilang.

Kadang-kadang orang suka terlena dengan popularitas, dan menjadi egois, sehingga terlupa dengan hal-hal yang mestinya diperbaiki. Mabuk popularitas justru bisa menggagalkan ambisi. Dan berakhir dengan tidak mendapat apa-apa. Menjadi Capres bisa gagal, dan kans menjadi Gubernur periode berikutnya kesalip dengan Dedi, yang saat ini sedang serius menata di pelosok Jawa Barat. Masih ada waktu untuk memperbaiki ini semua, asal bersedia tanggalkan upaya pencapaian popularitas yang berlebihan dan kembali bekerja keras untuk rakyat Jawa Barat yang telah memilihmu.***