SKETSA | Benturan Peradaban (II)

Oleh Syakieb Sungkar

SEPERTI halnya suku-suku dan bangsa-bangsa, peradaban juga memiliki struktur politis. Sebuah negara akan mengidentifikasi secara kultural dengan salah satu peradaban, sebagaimana Mesir yang mengidentifikasi diri dengan peradaban Arab-Islam dan Italia dengan peradaban Eropa Barat. Setiap peradaban memiliki wilayah yang diidentifikasi sebagai suatu sumber utama kebudayaan, atau negara inti yang banyak memiliki kekuatan. Bagaimana dengan Indonesia yang tidak masuk dalam peradaban manapun? Apakah akan dianggap sebagai negara yang tidak mempunyai kekuatan? Huntington memasukkan Indonesia ke dalam negara-negara yang terpisahkan oleh garis persinggungan sivilisasional, setara dengan Sri Lanka dan Ethiopia, yang rawan terpecah karena adanya dua peradaban (Islam – Kristen). Maksudnya begini, secara tersirat ia ingin mengatakan bahwa Indonesia itu gampang pecah karena adanya perbedaan pandangan Islam dan Kristen. Memang ketika itu, setelah Reformasi 1998 ada konflik Ambon dan dilanjutkan dengan konflik Poso. Itulah yang dilihat oleh Huntington, Indonesia hanya sesempit Ambon dan Poso. Ia tidak tahu bahwa Indonesia itu sungguh luas, Ambon dan Poso hanya bagian kecil dari Indonesia. Cara Huntington melihat Indonesia itu tipikal orang bule kalau melihat Bali, dia pikir Indonesia itu cuma seluas Bali.

Baca juga SKETSA | Benturan Peradaban (I) SKETSA | Blois SKETSA | Ukraina SKETSA | WAG SKETSA | Facebook

Pentingnya identitas suatu bangsa ditunjukkan oleh Huntington dalam kasus Turki. Setelah berakhirnya Perang Dingin, terjadi dislokasi sebagai dampak perkembangan ekonomi dan politik yang tidak menentu. Peran Turki yang dahulu oleh NATO ditempatkan sebagai “benteng pertahanan Barat di Timur” untuk menghambat Uni Soviet, kemudian tidak diperlukan lagi. Dengan itu berkembang persoalan penting seputar identitas nasional dan identifikasi etnis di Turki, dan agama memberikan jawaban. Sekularisme Attaturk selama 2/3 abad tampaknya semakin terancam. Karena upaya Turki untuk “menjadi Eropa” tidak diterima di Barat, memunculkan reaksi balik, yaitu munculnya Islamic-style: jenggot dan jilbab berkembang pesat, mesjid semakin riuh dikunjungi jemaah, dan toko-toko buku kemudian dipenuhi dengan literatur yang mengagungkan dinasti Ummayah dan pelestarian ajaran Nabi Muhammad. Di tahun 1993, ditemukan 290 penerbit, 30 saluran televisi tidak resmi dan 300 media massa yang mempropagandakan ideologi Islam.

Dengan semakin meningkatnya sentimen Islamis, penguasa Turki berusaha mengadopsi praktik-praktik fundamentalis. Kantor Urusan Agama diberikan anggaran yang lebih besar, menteri-menterinya membiayai pembangunan mesjid-mesjid, memasukkan pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. 70 tahun setelah Attaturk melarang orang-orang Turki menggunakan fez (tarbus), pemerintah Perancis malah mengizinkan mahasiswi-mahasiswi Muslim menggunakan pakaian tradisional Muslim. Kebijakan tersebut sebagian besar didorong oleh keinginan pemerintah untuk memberikan angin segar di kalangan umat Islam yang berhembus begitu kencang di tahun 90-an. Kebangkitan Islam mengubah karakter politik masyarakat Turki. Para pemimpin politik, di antaranya yang terkenal adalah Turgut Ozal, secara eksplisit mengidentikkan diri dengan simbol-simbol dan kebijakan Islam. Di Turki, sebagaimana yang terjadi di wilayah-wilayah lain, demokrasi semakin memperkuat pribumisasi dan upaya-upaya untuk kembali kepada agama. Menarik untuk didiskusikan, seandainya Turki diterima dengan baik sebagai warga Uni Eropa, dan diperbolehkan masuk ke dalam MEE, apakah gerakan Islamisasi akan terjadi di Turki? Penolakan Eropa terhadap Turki telah membuat Turki pada tahun 1990-an aktif memberikan dukungan kepada Bosnia dan Azerbaijan, sejak itu kebijakan luar negeri Turki cenderung Islamicized.

Negara-negara Inti

Selama Perang Dingin, tatanan yang ada merupakan produk dari dominasi negara-negara superpower yang terbagi dalam dua blok. Dalam dunia yang “sedang lahir kembali”, kekuatan global sudah tidak ada lagi, dan komunitas global hanyalah mimpi. Komponen-komponen tatanan dunia sekarang ini nampaknya lebih kompleks dan heterogen. Tatanan dunia hanya akan terbentuk kembali melalui negosiasi dengan negara-negara inti, negosiasi antar peradaban. Bagaimana dengan Indonesia, mau bernegosiasi dengan siapa? Cina atau Amerika?

Nantinya, menurut Huntington, akan ada sebuah dunia yang di dalamnya negara-negara inti memainkan peran utama atau dominan dalam wilayah, sekaligus sebuah dunia yang dijadikan “tempat permainan” dan “dominasi” negara inti dikarenakan adanya kesamaan kultur dan peradaban antara masing-masing negara anggota. Kesamaan kultural memberikan legitimasi bagi “kepemimpinan” dan “dominasi” negara inti. Sebuah negara inti dapat menjalankan fungsinya apabila negara-negara anggota mengakuinya sebagai “satu rumpun” budaya. Sebuah peradaban adalah sebuah “negara besar”, dan sebagaimana halnya dengan anggota-anggota yang lebih tua dari suatu keluarga, negara-negara inti memberikan dukungan dan menerapkan berbagai disiplin di antara mereka. Hal ini mengingatkan saya pada propaganda Kekaisaran Jepang di tahun 1942 dengan “Gerakan 3 A” (Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia) yang bertujuan mendapat dukungan rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang. Akibat dari gerakan ini, Indonesia kemudian mengirim Romusha dan Jugun Ianfu untuk dipekerjakan di Birma.

Praktik dari peradaban negara besar terjadi dalam Uni Eropa yang pada tahun 1994 menempatkan Jerman dan Perancis sebagai negara inti. Dengan ambruknya Komunisme, maka Eropa yang baru adalah sebuah “garis tebal yang telah membentang berabad-abad yang memisahkan Kristen Barat dengan umat Islam dan masyarakat Ortodoks”. Garis itulah yang akhirnya menarik ke belakang sejarah Romawi Kuno abad IV dan lahirnya kekuasaan suci Romawi pada abad X, yang hingga sekarang telah berjalan 500 tahun. Mulai dari Utara, ia membentang di sepanjang perbatasan Finlandia dan Rusia serta negara-negara Baltik (Estonia, Latvia, Lithuania) dan Rusia, di sepanjang wilayah perbatasan Belarus Barat dan Ukraina, yang kemudian memisahkan wilayah Barat dari Timur Ortodoks, Rumania, Transylvania, dengan penduduk Katolik Hongaria dan sekitarnya, dan meliputi bekas-bekas Yugoslavia yang membentang di sepanjang perbatasan yang memisahkan antara Slovenia dan Kroasia dari republik-republik lainnya. Di wilayah-wilayah Balkan garis perbatasan ini memiliki keterkaitan dengan pembagian historis antara Austro-Hongaria dan wilayah Utsmani. Itulah batas kultural Eropa, dan pada paska Perang Dingin, ia sekaligus merupakan batas wilayah politis dan ekonomi antara Eropa dan Barat. Sampai paragraf ini akhirnya menjadi jelas bahwa cara Huntington mendefinisikan peradaban Barat tidak terlepas dari semangat Perang Salib.

Kalau begitu Perang Salib itu apa sih? Kita lanjutankan besok ……***

(Penulis adalah seorang pengamat seni, dan pernah menjadi executive di beberapa perusahaan telekomunikasi. Ia pernah kuliah di FMIPA – Universitas Indonesia (1981), lulus dari Elektro Telekomunikasi – Institut Teknologi Bandung (1986), Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (2020). Dan pernah membuat buku “Melacak Lukisan Palsu” (2018) dan “Seni Sebagai Pembebasan” (2022). Pernah berpameran tunggal lukisan di galeri Titik Dua, Ubud (2021), berpameran bersama di galeri Salihara bersama Goenawan Mohamad (2020). Saat ini ia menjadi Editor in Chief di Jurnal Filsafat Dekonstruksi – jurnaldekonstruksi.id).