Setelah Kepala Shin Bet, Netanyahu Ingin Singkirkan Jaksa Agung Israel

VISI.NEWS | ISRAEL - Kabinet Israel mengadakan pemungutan suara terkait mosi tidak percaya terhadap Jaksa Agung Gali Baharav-Miara pada Minggu (23/3/2025) malam. Langkah ini menjadi awal dari upaya pemecatan Baharav-Miara, yang dikenal sebagai salah satu pengkritik utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pemungutan suara ini digelar hanya dua hari setelah Netanyahu berusaha memberhentikan Kepala Shin Bet, Ronen Bar. Menjelang pemungutan suara, ratusan demonstran berkumpul di depan parlemen serta kediaman perdana menteri di Yerusalem. Aksi ini pun berujung bentrokan dengan aparat kepolisian. Menteri Kehakiman Yariv Levin menuduh Baharav-Miara menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan politik dan menghambat jalannya pemerintahan. Ia juga menyoroti sikap jaksa agung yang mempertanyakan legalitas beberapa kebijakan pemerintah. Pemecatan Baharav-Miara berkaitan dengan keputusannya sebelumnya yang menggagalkan pemecatan Kepala Shin Bet, Ronen Bar. Ia menilai langkah Netanyahu tersebut melanggar hukum dan berada di luar kewenangannya sebagai perdana menteri. Selain itu, Baharav-Miara juga telah memperingatkan Netanyahu agar tidak mencoba mencopotnya dari jabatan jaksa agung. Menurutnya, keputusan Mahkamah Agung melarang segala tindakan yang dapat merugikan posisi Ronen Bar, termasuk pelantikan kepala baru untuk badan keamanan dalam negeri tersebut. Upaya Netanyahu untuk memberhentikan dua pejabat tinggi yang menentangnya ini semakin memperdalam perpecahan di dalam pemerintahan. Sementara itu, kondisi politik di Israel tetap panas di tengah operasi militer yang masih berlangsung di Jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada 19 Januari lalu. Kantor Netanyahu beralasan bahwa pemungutan suara terhadap Baharav-Miara dilakukan karena adanya perbedaan yang mendalam dan berlarut-larut antara pemerintah dan penasihat hukum negara. Netanyahu sendiri mengklaim bahwa keputusan terkait siapa yang memimpin Shin Bet sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah. @ffr