Setatus P3K Di Jabar Belum Jelas, Ahmad : Masalahnya Adalah Anggaran

VISI.NEWS |BANDUNG - Anggota Komisi III DPRD Jabar Ahmad Hidayat mendorong kejelasan status PPPK di lingkungan Pemprov Jabar agar segera dapat dipastikan atau diselesaikan.

Menurutnya banyak tenaga pegawai honorer dilungkungan Pemprov Jabar yang terus mempertanyakan kaiatan kejelasan status P3K yang tidak kunjung terjawab.

"Status pppk di daerah masih banyak pertanyaan yang belum jelas sehingga masih mempertanyakan soal kejelasan status mereka." Katanya.

Diketahui, untuk PPPK masih terdapat persoalan yakni karena Pemprov atau Pemda mengalami keberatan mengenai anggaran, dan ini harus diperhitungkan terkait masalah itu.

"Kalo didaerah perkembangannya harus mempertanyakan ke pemerintah setempat disana, sama halnya di pemprov, karena data dan lainnya ada disana," sambungnya.

Temasuk sama dengan yang honorer karena adanya perubahan dan akan menjadi masalah baru jika tidak tepat menanganinya jika sudah dihapuskan ditahun 2023.

"Anggarannya harus pasti dulu jangan sampai orang dikasih tugas tapi tidak diangkat, sementara terkait isu yakni masalah kejelasan status pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K di Jabar," ungkapnya.

Disinggung kaitan aksi tenaga honorer dari kesehatan di Jabar lakukan unjuk rasa ke Gedung Sate untuk mendapat pengajuan ASN P3K kepada Pemprov Jabar.

"Jadi status P3K di daerah itu masih banyak yang belum jelas, sehingga masih mempertanyakan soal kejelasan status mereka, permasalahannya itu adalah lantaran pemda alami keberatan soal anggaran," ujar Ahmad.

Selain itu, perkembangan di daerah terkait P3K ini mesti ditanyakan ke pemerintah setempat termasuk jumlah tenaga honorernya sehingga bisa tepat menanganinya jika pada 2023 sudah dihapus.

"Anggarannya harus pasti dahulu jangan sampai orang di kasih tugas tapi tak diangkat," pungkasnya. @eko