Semangat Kemerdekaan Jadi Energi Bandung Hadapi Tantangan

VISI.NEWS — Semangat kemerdekaan Indonesia ke-81 diharapkan menjadi energi bagi Pemerintah Kota Bandung dan seluruh masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung dalam rangka mendengarkan dan menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Bandung dan dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, pimpinan perangkat daerah, unsur kewilayahan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandung.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi momentum memperingati perjuangan para pahlawan, agenda tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyimak arah kebijakan pemerintah pusat sekaligus memperkuat sinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan di daerah.

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, makna kemerdekaan harus terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Menurut dia, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan bangsa asing, tetapi juga harus diwujudkan melalui kemandirian masyarakat serta kemampuan daerah mengatasi berbagai persoalan.

Ia menyebut kemerdekaan harus mendorong bangsa Indonesia untuk terbebas dari kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan, dan perpecahan. Semangat tersebut, kata Asep, perlu diterjemahkan menjadi kerja nyata dalam menghadapi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

“Semangat kemerdekaan harus menjadi energi untuk bergerak lebih cepat, bekerja lebih keras dan bersatu lebih erat,” ujar Asep.

Menurut Asep, Kota Bandung saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Persoalan kemacetan, pengelolaan lingkungan hidup, kesenjangan ekonomi, hingga meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan publik membutuhkan penanganan secara bersama-sama dan berkelanjutan.