Selat Hormuz Tegang, Iran Peringatkan Kapal Tanker
VISI.NEWS | BANDUNG - Ketegangan di kawasan Teluk Persia semakin meningkat setelah Iran mengeluarkan peringatan keras kepada kapal-kapal tanker minyak yang melintas di Selat Hormuz. Jalur pelayaran yang selama ini menjadi salah satu nadi utama perdagangan energi dunia itu kini berada dalam situasi yang tidak menentu seiring meningkatnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Pemerintah Iran melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa seluruh aktivitas pelayaran di kawasan tersebut harus meningkatkan kewaspadaan. Peringatan ini muncul ketika Selat Hormuz disebut-sebut praktis tertutup akibat eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan situasi keamanan di jalur strategis tersebut belum stabil sehingga kapal tanker yang melintas diminta untuk berhati-hati.
“Selama situasi masih tidak aman, saya pikir semua kapal tanker dan seluruh aktivitas pelayaran harus sangat berhati-hati,” ujar Baghaei dalam wawancara yang dikutip dari CNBC, Selasa (10/3/2026).
Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu jalur paling vital bagi distribusi minyak dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global biasanya melewati jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab tersebut. Ketika ketegangan meningkat dan aktivitas pelayaran terganggu, pasar energi global pun langsung merespons.
Dalam beberapa hari terakhir, harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus angka USD 100 per barel. Lonjakan ini dipicu oleh kekhawatiran pasar terhadap terganggunya distribusi minyak dari negara-negara produsen utama di kawasan Timur Tengah.
Baghaei yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Diplomasi Publik Iran menegaskan bahwa negaranya siap menghadapi konflik yang mungkin berlangsung dalam waktu panjang. Ia menyebut Iran telah mempersiapkan berbagai kemungkinan, termasuk skenario militer yang lebih luas.
“Kami akan terus melawan Amerika Serikat dan Israel selama konflik ini berlangsung,” kata Baghaei.
Menurutnya, pemerintah Iran juga telah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk potensi invasi darat dari pihak lawan. Ia menegaskan bahwa negara dan rakyat Iran berada dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan yang muncul dari konflik tersebut.
Di tengah situasi yang memanas, Iran juga mengalami perubahan kepemimpinan penting. Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi baru Iran setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei pada hari pertama perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Baghaei menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan tersebut justru memperkuat solidaritas nasional di dalam negeri.
“Institusi negara, rakyat, dan para pejabat telah menunjukkan bahwa mereka akan bersatu di sekitar kepemimpinan baru,” ujar Baghaei.
Ia juga menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menyebut Washington seharusnya memiliki peran dalam menentukan arah kepemimpinan Iran. Baghaei menolak keras pernyataan tersebut dan menegaskan bahwa kedaulatan sebuah negara tidak boleh dicampuri pihak luar.
“Saya pikir ini adalah prinsip dasar hukum internasional dan etika bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan pihak asing,” katanya.
Selain ketegangan di Selat Hormuz, Iran juga menjadi sorotan setelah melakukan sejumlah serangan ke fasilitas strategis di negara-negara Teluk. Serangan tersebut mencakup fasilitas desalinasi di Bahrain, kilang minyak di Arab Saudi, serta infrastruktur sipil di Uni Emirat Arab.
Baghaei menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pertahanan diri dari Iran terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi.
“Kami hanya membela negara kami dari para agresor,” ujarnya.
Ia juga membela serangan yang dilakukan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, target-target militer tersebut merupakan bagian dari operasi pertahanan yang sah menurut hukum internasional.
“Apa yang kami lakukan terhadap pangkalan militer dan aset milik agresor, yaitu Amerika Serikat di kawasan ini, adalah sah menurut hukum internasional,” kata Baghaei.
Ia menambahkan bahwa Iran mendasarkan langkah militernya pada Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan hak kepada setiap negara untuk mempertahankan diri.
“Kami mempertahankan diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Semua pangkalan militer, instalasi, dan aset yang digunakan untuk membantu para agresor dianggap sebagai target yang sah,” ujar Baghaei.
Dengan meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, perhatian dunia kini tertuju pada Selat Hormuz yang menjadi titik kritis perdagangan energi global. Setiap gangguan di jalur itu tidak hanya berdampak pada keamanan kawasan, tetapi juga berpotensi memicu gejolak ekonomi di berbagai negara. @kanaya
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!