Sekda Jabar Ajak Kampus Swasta Turun Tangan Atasi Pengangguran dan Sampah

VISI.NEWS | BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayahnya untuk lebih terlibat dalam penyelesaian berbagai persoalan strategis daerah, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga pengelolaan sampah. Dorongan ini disampaikan saat pembukaan Musyawarah Nasional ke-7 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Bandung, Sabtu (2/8/2025). “PTS jangan bangga di menara gading, tetapi harus turun tangan menyelesaikan persoalan konkret di lapangan bersama pemerintah dan masyarakat,” ujar Herman dalam keterangan resmi, Minggu (3/8/2025). Ia menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di Jabar yang mencapai 6,74 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional (4,7 persen). Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen merupakan lulusan SMA dan SMK. Untuk menjawab tantangan itu, Pemprov Jabar bersama APTISI akan mengerahkan sekitar 100 ribu mahasiswa PTS dalam program KKN tematik di seluruh kabupaten/kota. Fokus utama program ini adalah pengelolaan sampah dan pengembangan kewirausahaan. “Setiap hari, Jawa Barat menghasilkan 29.000 ton sampah, sebagian besar TPSA belum menggunakan teknologi yang baik. Kita akan dorong pengelolaan sampah dari hulu hingga rumah tangga,” tambah Herman. Sebagai bentuk dukungan terhadap kontribusi kampus, pemerintah akan menyediakan daftar masalah prioritas daerah secara digital. Peneliti dari kampus yang mengambil tema dari daftar tersebut akan dipermudah dalam akses data dan proses administrasi penelitian. Selain itu, PTS juga akan dilibatkan dalam pelatihan vokasi bagi lulusan SMA/SMK. Saat ini, tercatat sekitar 320.000 lulusan yang belum terserap dunia kerja di Jabar. “Ada sekitar 320.000 lulusan SMA SMK yang menganggur. Jika 300 PTS di Jabar terlibat memberikan pelatihan keterampilan yang relevan, angka pengangguran akan menurun signifikan,” kata Herman. Padahal, lanjutnya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia, mencapai Rp251 triliun. Namun, investasi besar tersebut belum mampu memberi dampak signifikan terhadap penurunan pengangguran. @ffr