Sejumlah Negara Tolak Keputusan ICC Soal Penangkapan Netanyahu, Hungaria dan AS Buka Dukungan

VISI.NEWS | BELANDA - Beberapa negara menolak keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait dugaan kejahatan perang. ICC mengeluarkan surat penangkapan tersebut pada Kamis (21/11/2024), yang juga mencakup eks Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Surat penangkapan ini mengharuskan negara anggota ICC untuk menahan keduanya jika mereka memasuki wilayah negara anggota. Namun, beberapa negara, baik anggota maupun non-anggota ICC, menanggapi penolakan terhadap keputusan ini. Hungaria, sebagai anggota ICC, menyatakan menolak surat perintah penangkapan tersebut dan malah mengundang Netanyahu untuk berkunjung ke negaranya. Perdana Menteri Viktor Orban menyatakan bahwa keputusan ICC adalah "salah" dan memastikan bahwa Hungaria tidak akan mematuhi perintah tersebut. Argentina juga menentang keputusan ICC. Presiden Javier Milei mengkritik putusan tersebut dan menegaskan dukungannya kepada Israel, dengan menyebut bahwa keputusan ICC mengabaikan hak Israel untuk mempertahankan diri dari serangan teroris seperti Hamas dan Hizbullah. Selain itu, Amerika Serikat, sebagai sekutu dekat Israel dan non-anggota ICC, juga menentang keputusan ini. Presiden Joe Biden menyebut surat perintah penangkapan sebagai "kelewat batas" dan menegaskan dukungannya terhadap Israel dalam menghadapi ancaman terhadap keamanannya. "Penerbitan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel oleh ICC sungguh keterlaluan," kata Biden dalam pernyataan resmi pada Kamis (21/11/2024), dikutip situs resmi Gedung Putih. "Kami akan selalu mendukung Israel dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan mereka," imbuh presiden AS itu. Donald Trump, Presiden terpilih AS yang akan datang, bahkan mengancam akan memberi sanksi kepada ICC jika dia dilantik. @ffr