Seberapa Serius Bupati Bandung Cegah Korupsi? Ini Hasil Penilaian KPK

• "KPK ini orang-orangnya independen. Sampai waktu saya mau jemput deputy untuk kegiatan KPK di Kabupaten Bandung beberapa hari lalu, dia menjawab, 'Jangan, Pak Yudhi saya mah Jelangkung. Datang tak diundang, pulang pun sendiri'. Jadi, penilaian yang dilakukannya benar-benar obyektif, " ujar Yudhi.

VISI.NEWS | SOREANG - Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bandung H. Yudhi Haryanto mengatakan bahwa Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna sangat serius dalam mendorong pemerintah yang good governance dan clean government. Hal ini terlihat dari hasil penilaian kinerja Pemkab Bandung dimata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Salah satu indikatornya, berdasarkan penilaian tim koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Monitoring Center For Prevention atau MCP yang merupakan hak prerogratif KPK. Capaian prestasi Pemerintah Kabupaten Bandung dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, meningkat pesat. Dari 'zona' merah, masuk ke urutan pertama di Jawa Barat dan masuk 10 besar nasional," ungkapnya kepada VISI.NEWS, di ruang kerjanya, Selasa (1/8/2023) petang. Saat memberikan keterangan Yudhi didampingi Sekretaris Inspektorat Karyadi dan Tati yang menjabat Inspektur Pembantu Khusus.

MCP, kata Yudhi lebih lanjut, merupakan sistem yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah di Indonesia meliputi area intervensi. Ada 8 area intervensi kegiatan Korsupgah. Ke 8 area itu meliputi, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

"KPK ini orang-orangnya independen. Sampai waktu saya mau jemput deputy untuk kegiatan KPK di Kabupaten Bandung beberapa hari lalu, dia menjawab, 'Jangan, Pak Yudhi, saya mah Jelangkung. Datang tak diundang, pulang pun sendiri'. Jadi, penilaian yang dilakukannya itu benar-benar obyektif, " ujar Yudhi.

Dari "Zona" Merah

Yudhi mengatakan, tugas yang diberikan bupati kepadanya tidaklah mudah, karena disamping terbatasnya jumlah SDM di Inspektorat juga anggaran yang tidak memadai.

"Awal saya menjabat di sini, sempat bingung juga. Pak bupati diwarisi MCP yang berada di zona merah, nilainya 50-an dan peringkatnya secara nasional di angka 270, di bawah sekali. Saya lihat, inspektur kita cuma 36 orang sedangkan idealnya untuk luas wilayah kerja Kabupaten Bandung ini hampir 100 orang, begitu juga anggaran kita yang sangat minim, " ungkap Yudhi.

Ketika hal ini disampaikan, kata Yudhi, bupati langsung merespon dengan cepat dengan menambah jumlah Inspektur yang dibutuhkan. Rencananya di tahun 2023 ini jumlah Inspektur kita akan finish di angka 85 orang, sudah mendekati angka ideal. "Begitu juga anggaran, pak bupati mensuport juga dari dari sisi anggaran, sehingga kita bisa bekerja lebih cepat dalam mendorong pengguna anggaran pemerintah untuk lebih tertib," ungkapnya seraya menyebutkan indeks anggarannya sudah mendekati yang disarankan KPK 0,5. "Kita masih 0,4, tapi sudah mendekati," imbuhnya.

Masuk 10 Besar Nasional

Hasil kerja keras itu, kata Yudhi, MCP Pemkab Bandung sekarang dari 270 masuk ke 10 besar nasional. Pada tahun 2021, MCP Kabupaten Bandung naik jadi 76,98% atau peringkat ke-14 di Jawa Barat dan tahun 2022 kembali naik menjadi 94,79%, atau peringkat ke-2 di Jawa Barat dan masuk 10 besar nasional. Angka ini bagi KPK menunjukkan keseriusan Pemkab Bandung dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Kelemahan di Sertifikasi Aset

Berkaitan dengan penilaian MCP atas 8 area intervensi, kata Yudhi, Pemkab Bandung dalam dua tahun kepemimpinan Bupati H.M. Dadang Supriatna ini, bagus semua, melonjak semua. "Kelemahan kita hanya masalah sertifikasi aset. Di sini kita sebetulnya mengajukan banyak, namun di BPN sendiri jumlah tenaganya sangat terbatas. Jadi tidak bisa memenuhi target yang kita ajukan," jelasnya. Meski demikian, katanya, pihaknya tetap berusaha di tahun 2023 ini MCP Kabupaten Bandung bisa di urutan pertama di Jawa Barat.

Keyakinan tersebut, katanya, karena suport dari bupati sangat besar. "Alhamdulillah kita ini punya bupati yang visioner dan beliau bisa kerja 24 jam. Jadi sangat besar kemungkinan terwujudnya pemerintahan yang lebih baik," katanya.

Misalnya, ia menyebutkan di Kabupaten Bandung ini sudah punya desa binaan antikorupsi KPK yakni Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi yang selalu menjadi rujukan desa-desa lainnya, baik di Kabupaten Bandung maupun di luar kabupaten.

Selain itu, katanya, Kabupaten Bandung juga sekarang punya Desa Restorasi Justice (RJ) atau Desa Berintegritas disebut juga Jaksa Garda Desa. Desa-desa tersebut yakni Desa Lengkong di Kecamatan Bojongsoang, Desa Pulosari di Kecamatan Pangalengan, Desa Padasuka di Kecamatan Kutawaringin dan Desa Tarumajaya di Kecamatan Kertasari.

@mpa/asa