Saat Veto AS Hentikan Resolusi Damai DK PBB

Hak veto adalah hak untuk membatalkan rancangan resolusi yang sudah diputuskan dari suara terbanyak hasil voting negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB. Hak istimewa bernama veto ini dimiliki 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat (AS), China, Rusia, Prancis, dan Inggris. Kelimanya dapat memveto atau membatalkan suatu resolusi. Berkaca dari fakta dan realita di atas, saat ini banyak orang yang mempertanyakan hak veto tersebut, sebab tidak memberi kebermanfaatan bagi perdamaian sehingga tidak sedikit yang mengusulkan penghapusan hak veto tersebut. Meningkatnya penggunaan hak veto dikritisi menghambat fungsi Dewan Keamanan PBB dan membuatnya gagal mewakili banyak wilayah di dunia.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Jum’at tanggal 8 Desember 2023 telah menggelar rapat soal kondisi Jalur Gaza dan menghasilkan resolusi penghentian perang Israel-Palestina. Namun sangat disayangkan, Amerika Serikat (AS) menggunakan hak veto-nya selaku anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, sehingga resolusi damai di Gaza batal gara-gara penggunaan hak veto AS tersebut. Padahal DK PBB menilai jeda kemanusiaan adalah hal yang sangat perlu bagi Gaza agar korban sipil dan kehancuran tidak terus bertambah. Perlu diketahui bahwa dari 15 anggota DK PBB, sebanyak 13 anggota setuju resolusi untuk gencatan senjata di Gaza, 1 negara yakni Inggris abstain, dan 1 negara yakni AS menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi itu.

Tampaknya retorika politik hidup damai antara Israel dan Palestina hanya slogan palsu sebuah negara adidaya. Sebab saat retorika itu untuk dibuktikan di saat yang tepat ini, AS malah menolaknya. Penjajahan, pencaplokan dan perluasan pemukiman yahudi yang selama ini dilakukan oleh zionis Israel seolah masih tidak bisa membuka pintu hati dan rasa kemanusiaan pemerintah AS. Bahkan kekerasan, penyerangan hingga pembunuhan yang selama ini dilakukan zionis Israel masih tidak bisa membuka fikiran pemerintah AS. Tampaknya arogansi negara adidaya dan super power ini sengaja dipertontonkan secara kasat mata kepada seluruh masyarakat dunia, sehingga hal ini bisa menimbulkan semakin banyaknya masyarakat dunia yang muak dengan sikap hipokrit dan standar ganda dari pemerintah AS ini.