Rudianto Lallo Apresiasi Jaksa Agung Setor Rp11,42 Triliun ke Negara

Data sebelumnya menunjukkan, Satgas PKH telah berhasil mengamankan jutaan hektare lahan dan mendorong penerimaan negara hingga triliunan rupiah melalui denda administratif serta pajak tambahan.

Rudianto Lallo menegaskan bahwa capaian ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan.

Ia juga mendorong agar capaian tersebut tidak berhenti sebagai seremonial, tetapi terus berlanjut dengan konsistensi penegakan hukum di lapangan.

“Kinerja seperti ini harus dijaga dan ditingkatkan. Negara membutuhkan keberanian aparat untuk menindak pelanggaran besar yang merugikan rakyat,” tegasnya.

Sebagai mitra kerja, Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan Kejaksaan, termasuk dari sisi regulasi dan anggaran.

Langkah tersebut penting agar penegakan hukum berbasis pemulihan aset negara dapat semakin optimal, khususnya dalam sektor sumber daya alam yang selama ini rawan pelanggaran.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga, mulai dari aparat penegak hukum, kementerian terkait, hingga lembaga pengawas, guna memastikan keberlanjutan program penertiban kawasan hutan.

Sementara itu, Kejaksaan melalui Satgas PKH menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan penertiban kawasan hutan secara tegas dan terukur, termasuk terhadap perusahaan yang masih melakukan aktivitas ilegal atau tidak patuh terhadap kewajiban hukum.