RSUD Bedas Kertasari Diresmikan, Bupati Dadang, "Saya punya janji politik untuk mendirikan rumah sakit"

ED
Selasa, 28 Maret 2023 | 19:09 WIB
Bagikan
RSUD Bedas Kertasari Diresmikan, Bupati Dadang, "Saya punya janji politik untuk mendirikan rumah sakit"

"Untuk pengadaan pegawai di RSUD Bedas Kertasari ini, ada dua strategi karena tidak bisa rekrutmen pegawai harian, belum dicabut SK Kementerian yang habis pada bulan Nopember mendatang. Pertama, memanfaatkan, mengalihkan, dari yang PNS yang sudah ada di Puskesmas kemudian dialihkan ke RSUD Bedas Kertasari, dan sebagian ada tenaga outsourching dan tenaga ahli," tuturnya.

Menurutnya, dengan cara inilah pelayanan kesehatan tetap bisa terlaksana. Untuk itu, ia akan segera menindaklanjutibya dalam waktu dekat ini. "Yang penting rumah sakit jalan dulu. Kebutuhan alkes, berharap bisa segera tercukupi untuk pelayanan kesehatan masyarakat," katanya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung H. Marlan mengatakan, RSUD Bedas Kertasari adalah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.

RSUD Bedas Kertasari memiliki 12 unit pelayanan kesehatan meliputi pelayanan UGD, pelayanan ponek (pelayanan obstetrik neonatus emergency komprehensif, pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi pelayanan spesialistik obgyn (obstetri dan ginekologi), pelayanan kesehatan bayi dan anak, spesilistik internist, spesialistik bedah, ruang operasi, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium, pelayanan intensif care, serta pelayanan kesehatan rujukan lainnya.

"RSUD Bedas Kertasari ini dibangun pada lahan kurang lebih seluas 20.000 meter persegi, sementara luas bangunan 3.571 meter persegi. Pembangunan rumah sakit ini menghabiskan biaya Rp 26,8 miliar," katanya.

Marlan pun menjelaskan bahwa saat ini rencana dokter spesialis yang didayagunakan terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, spesialis obgyb, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis radiologi, spesialis anastesiologi dan spesialis patologi klinik.

Menurut Marlan, RSUD Bedas Kertasari merupakan UPTD bersifat khusus, sehingga pembiayaan belanja pegawai, belanja operasional dan belanja alat kesehatan masih menggunakan dana alokasi umum Dinas Kesehatan Kab. Bandung. "Semoga apa yang telah Pemkab Bandung upayakan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.@gvr

Halaman :

1 2

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

VisiNews Club

Nikmati Berita Tanpa Batas & Benefit Eksklusif!

Dapatkan Kaos & Merchandise eksklusif setiap bulan dengan berlangganan Visi News.