RPD Komisi VIII DPR-Kemenag, Kang Ace Soroti Keadilan Anggaran

Caleg terpilih dari Dapil Jabar 2 (Kabupaten Bandung-Bandung Barat) ini mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. "Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat," ucap dia.

Jujur saja, ujar Kang Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

"Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu," ujar Kang Ace.

Selain menyoroti soal keadilan anggaran, Kang Ace juga menyinggung soal program Kemenag ke depan terkait perwujudan pelaksanaan visi-misi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Program Kemenag tentu harus menggambarkan apa yang menjadi janji pemerintahan yang akan datang.

"Kalau saya baca sekilas, penjelasan yang disampaikan pejabat eselon I Kemenag, tetap saja bicara tentang toleransi beragama, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan keagamaan, moderasi beragama masih jadi isu diangkat dalam pemerintahan yang akan datang," tutur dia.

"Pertanyaan pokok saya, apakah Sekjen dan pejabat eselon I Kemenag sudah membahas RPJP 2025 dengan Kemenkeu dan Bappenas untuk menyinkronkan dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran atau belum?" ucap Kang Ace.

Menurut Kang Ace, hal itu penting agar Kemenag bisa langsung take off dan tidak kesulitan fiskal saat 2025. Kalau tidak, Kemenag akan kesulitan untuk mencapai apa yang menjadi visi-misi presiden terpilih.

"Sebagai birokrat, tentu (Kemenag) harus mengikuti kemauan politik yang tercermin dari program-program," ujar dia. @mpa