Rotasi 1.361 Pejabat ATR/BPN Didorong Perkuat Transformasi Pelayanan Pertanahan

Melalui kebijakan tersebut, sebanyak 10 Kantor Pertanahan mulai menerapkan nomenklatur Jabatan Pengawas yang menangani bidang kewilayahan. Struktur tersebut mencakup Seksi 1 hingga Seksi 6 dengan penyesuaian berdasarkan tipologi masing-masing Kantor Pertanahan.

Penataan tersebut diharapkan dapat membuat pembagian tugas menjadi lebih efektif sehingga proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat dapat berlangsung secara lebih cepat, terukur, dan berkualitas.

“Kita berharap perubahan ini mampu mendukung layanan pertanahan dengan lebih cepat dan lebih prima, serta meningkatkan kualitas jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat,” kata Dalu.

SDM Menjadi Penentu Keberhasilan Transformasi

Di hadapan para pejabat dan jajaran ATR/BPN yang mengikuti pelantikan secara langsung maupun daring dari berbagai wilayah Indonesia, Dalu mengingatkan bahwa perubahan struktur organisasi tidak akan cukup tanpa dibarengi peningkatan kualitas SDM.

Menurutnya, keberhasilan transformasi pelayanan pertanahan merupakan hasil dari kombinasi antara organisasi yang adaptif, sistem kerja yang efektif, serta aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas.

Prosesi pelantikan tersebut turut dihadiri secara langsung oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dengan penyegaran jabatan dan penataan organisasi tersebut, ATR/BPN berharap seluruh jajaran mampu menjalankan peran baru secara optimal sekaligus mempercepat agenda transformasi pelayanan pertanahan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.