Robert Kardinal Optimistis KNMP Kembalikan Papua Lumbung Tuna Indonesia Timur

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal, optimistis program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mampu mengembalikan kejayaan sektor perikanan tangkap di Tanah Papua sekaligus menjadikan Papua sebagai lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia.

Menurut Robert, Papua memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang sangat melimpah, terutama di tiga kawasan strategis yang dinilai layak menjadi prioritas pembangunan KNMP. Ketiga wilayah tersebut yakni Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya; Kepulauan Auri di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat; serta perairan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Papua.

Ia menilai ketiga kawasan tersebut memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai sentra produksi perikanan, tetapi juga sebagai wilayah pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan.

Robert menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono atas pelaksanaan program KNMP yang telah berjalan di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia, mulai dari Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara hingga Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Namun demikian, legislator asal Papua itu menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah dengan potensi sumber daya ikan terbesar di Papua.

“Tiga titik di Papua ini harus menjadi prioritas Kampung Nelayan Merah Putih karena potensi ikannya sangat besar dan bisa menjadi motor kebangkitan industri perikanan di kawasan timur Indonesia,” ujar Robert di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Papua Dinilai Kaya Tuna Sirip Kuning

Robert menjelaskan, wilayah Raja Ampat, Teluk Wondama, serta Biak Numfor dan Supiori dikenal sebagai habitat utama tuna sirip kuning atau yellowfin tuna yang selama ini belum dikelola secara optimal.

Selain kaya sumber daya ikan, kawasan tersebut juga merupakan gugusan pulau terluar di utara Papua yang secara geografis lebih dekat ke negara tetangga dibanding pusat pemerintahan di Papua.