Rektor UMJ Dorong Amandemen UU Penyiaran Saat Kick Off Konferensi Penyiaran Indonesia 2024

VISI.NEWS | TANGERANG - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si., mendorong pemerintah, khususnya DPR RI, untuk segera membahas amandemen UU Penyiaran. Hal ini disampaikan oleh Ma’mun saat acara Kick Off Konferensi Penyiaran Indonesia 2024 yang berlangsung di Auditorium dr. Syafri Guricci, UMJ, Tangerang Selatan, pada Kamis (4/7/2024).

Menurut Ma’mun, aturan penyiaran sangat penting karena berhubungan dengan pengukuhan ideologi bangsa Indonesia. Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap perkembangan penyiaran dengan munculnya platform media baru yang sulit dikontrol, seperti konten yang berhubungan dengan LGBT.

"Penting adanya pembahasan terkait UU Penyiaran baru supaya komprehensif dan tetap mengedepankan khas Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UU NRI 1945," tegas Ma’mun.

Pernyataan Ma’mun tersebut mendapat dukungan dari Ubaidillah, Ketua KPI Pusat, yang mengakui bahwa hingga saat ini KPI Pusat belum menerima naskah RUU Penyiaran.

"Kami tidak tahu RUU dari baleg (badan legislatif) akan dibahas pemerintah di periode ini atau periode selanjutnya," kata Ubaidillah.

Ma’mun juga menyoroti bahwa amandemen UU Penyiaran masih belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian atau wujud UU yang baru, padahal usianya sudah lebih dari 22 tahun.

Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Muchlas, MT., yang juga hadir dalam acara tersebut, menyatakan rasa bangganya dan berterima kasih kepada KPI Pusat yang bekerja sama dengan UMJ dalam menyelenggarakan konferensi tersebut.

Muchlas juga menyoroti perubahan kebiasaan masyarakat yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z akibat transformasi digital. Menurutnya, perubahan ini perlu dikaji lebih lanjut agar dapat menjadi salah satu aspek masukan untuk perbaikan UU Penyiaran di masa mendatang.