Refleksi Tahun 2026, TB Hasanuddin: Pertahanan Negara Butuh Arah Jelas

Selain itu, pada September 2025 pemerintah juga menjajaki pengadaan kapal induk Italia Giuseppe Garibaldi yang telah berusia lebih dari 40 tahun. TB Hasanuddin mengingatkan bahwa pengadaan alutsista berusia tua akan menimbulkan biaya tambahan untuk restorasi serta memiliki keterbatasan masa operasional.

Kedua, adanya pergeseran postur pertahanan negara melalui pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang memuat kompi-kompi non-tempur seperti peternakan, perikanan, dan pertanian. Menurut TB Hasanuddin, urgensi pembentukan satuan-satuan tersebut patut dipertanyakan.

“Mengapa harus dibentuk kompi-kompi dengan bidang non-tempur? Bukankah tugas perbantuan kepada pemerintah sipil sudah diatur dalam Undang-Undang TNI?” ujarnya.

Ia juga mengingatkan adanya kekhawatiran serius terkait dampak pergeseran fungsi dan struktur satuan non-tempur terhadap kesiapsiagaan prajurit dalam menjalankan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara.

Berkaca dari dua persoalan tersebut, TB Hasanuddin menegaskan bahwa keberadaan buku biru atau dokumen kebijakan umum strategi pertahanan negara menjadi sangat mendesak dan harus menjadi prioritas utama pemerintah pada tahun 2026.

Dokumen strategis tersebut, lanjutnya, harus secara jelas memuat hakikat ancaman, standar penangkalan, kebutuhan anggaran, serta proyeksi postur pertahanan negara ke depan.

“Tanpa dokumen strategi pertahanan yang komprehensif dan terukur, pembangunan kekuatan pertahanan akan kehilangan arah, minim akuntabilitas, dan berisiko melemahkan kemampuan Indonesia dalam menangkal ancaman militer asing di tengah situasi global yang semakin kritis,” tutupnya. @givary