Refleksi Tahun 2026, TB Hasanuddin: Pertahanan Negara Butuh Arah Jelas

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyampaikan refleksi awal tahun 2026 terkait kondisi dan arah kebijakan sektor pertahanan negara di tengah dinamika lingkungan strategis global dan regional yang semakin kompleks. TB Hasanuddin menilai, sepanjang tahun 2025 kondisi lingkungan strategis mengalami perkembangan yang sangat dinamis.

Di kawasan Asia Tenggara, konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja akibat sengketa perbatasan menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Sementara di tingkat global, pada awal tahun 2026 dunia dikejutkan oleh tindakan Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan membawanya ke Amerika Serikat.

“Peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tatanan dunia internasional, khususnya terkait kepatuhan terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara,” ujar TB Hasanuddin melalui keterangannya, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, situasi global tersebut seharusnya menjadi peringatan penting bagi Indonesia untuk menilai sejauh mana kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan ancaman dari sisi penguatan pertahanan negara.

Sepanjang tahun 2025, TB Hasanuddin mencatat terdapat dua isu menonjol dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Pertama, dinamika pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang terkesan sporadis, kurang terencana, dan berpotensi menimbulkan beban fiskal yang besar.

Pemerintah Indonesia diketahui telah menandatangani kontrak pembelian jet tempur Rafale dari Prancis dan KAAN dari Turki. Dalam waktu yang berdekatan, pemerintah juga menyatakan ketertarikan untuk membeli jet tempur J-10 dari China, serta mengaktifkan kembali kontrak program jet tempur KF-21 yang sebelumnya sempat tertunda cukup lama.

“Akuisisi alutsista dari berbagai negara dengan sistem yang berbeda-beda ini berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam hal interoperabilitas, efektivitas operasional, dan efisiensi biaya pemeliharaan,” tegasnya.

Selain itu, pada September 2025 pemerintah juga menjajaki pengadaan kapal induk Italia Giuseppe Garibaldi yang telah berusia lebih dari 40 tahun. TB Hasanuddin mengingatkan bahwa pengadaan alutsista berusia tua akan menimbulkan biaya tambahan untuk restorasi serta memiliki keterbatasan masa operasional.

Kedua, adanya pergeseran postur pertahanan negara melalui pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang memuat kompi-kompi non-tempur seperti peternakan, perikanan, dan pertanian. Menurut TB Hasanuddin, urgensi pembentukan satuan-satuan tersebut patut dipertanyakan.

“Mengapa harus dibentuk kompi-kompi dengan bidang non-tempur? Bukankah tugas perbantuan kepada pemerintah sipil sudah diatur dalam Undang-Undang TNI?” ujarnya.

Ia juga mengingatkan adanya kekhawatiran serius terkait dampak pergeseran fungsi dan struktur satuan non-tempur terhadap kesiapsiagaan prajurit dalam menjalankan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara.

Berkaca dari dua persoalan tersebut, TB Hasanuddin menegaskan bahwa keberadaan buku biru atau dokumen kebijakan umum strategi pertahanan negara menjadi sangat mendesak dan harus menjadi prioritas utama pemerintah pada tahun 2026.

Dokumen strategis tersebut, lanjutnya, harus secara jelas memuat hakikat ancaman, standar penangkalan, kebutuhan anggaran, serta proyeksi postur pertahanan negara ke depan.

“Tanpa dokumen strategi pertahanan yang komprehensif dan terukur, pembangunan kekuatan pertahanan akan kehilangan arah, minim akuntabilitas, dan berisiko melemahkan kemampuan Indonesia dalam menangkal ancaman militer asing di tengah situasi global yang semakin kritis,” tutupnya. @givary