Ratna Juwita Soroti Urgensi Dukungan Anggaran Kementerian Investasi

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menegaskan pentingnya penguatan peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis.

Ratna menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi investasi strategis membutuhkan penguatan kelembagaan dan kerangka kebijakan yang solid, terutama dalam aspek tata kelola. Menurutnya, hilirisasi tidak cukup hanya dipahami sebagai peningkatan nilai tambah industri, tetapi juga memerlukan peran aktif negara dalam memastikan investasi berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Ia menyampaikan harapan agar Kementerian Investasi memiliki standing point yang kuat dan strategis dalam sistem pemerintahan. Kementerian Investasi, lanjutnya, tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang mencatat atau menginventarisasi arus investasi yang masuk ke Indonesia, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai pengawal investasi, khususnya dalam mempermudah dan memfasilitasi realisasi investasi strategis.

“Peran tersebut menjadi sangat penting, terutama dalam mengawal investasi berskala besar yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan industri hilir di dalam negeri,” tegasnya dalam Rapat Kerja Komisi XII bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi Repubik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/26).

Ratna juga menyoroti besarnya urgensi dan tanggung jawab yang diemban oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya dukungan kebijakan dan anggaran yang proporsional agar kementerian dapat menjalankan fungsi dan mandatnya secara optimal.

“Kementerian Investasi memiliki urgensi dan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, anggaran yang diberikan juga harus proporsional dan sepadan,” ujarnya.

Menurutnya, beban tugas yang besar dalam mengawal hilirisasi investasi strategis harus diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai, termasuk sumber daya dan dukungan fiskal yang cukup.