Rahmat Saleh Minta Transisi Tata Niaga Sawit Tak Korbankan Petani
PN
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh./visi.news/ist.
VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, merespons soal kebijakan pemerintah terkait rencana ekspor minyak sawit satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berdampak signifikan di tingkat tapak.
Sebagai informasi, imbas kebijakan baru tersebut Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani dilaporkan mengalami penurunan tajam hingga menyentuh angka Rp1.500 per kilogram.
Merespons situasi tersebut, Anggota Rahmat Saleh, menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memainkan harga TBS karena merasa kepentingannya terancam oleh kebijakan baru ini.
"Saya menduga ini salah satu efek dari mungkin ya, karena ada yang merasa terancam kemudian dimainkan harga sawit," ujar Rahmat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rahmat menjelaskan bahwa langkah tata kelola ekspor ini sebenarnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat penyampaian KEM PPKF APBN 2027 baru-baru ini.
Menurut Rahmat, Presiden menekankan pentingnya pengendalian ekspor untuk komoditas strategis nasional, yang salah satunya adalah sawit.
"Salah satu inti dari pidato Presiden kemarin ketika penyampaian kerangka pokok ya untuk APBN 2027. Salah satu yang beliau disampaikan itu adalah bagaimana mengendalikan kondisi ekspor terutama bahan-bahan produksi nasional. Sawit, batu bara dan segala macam," ujarnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa aksi spekulasi yang merugikan petani kecil tidak boleh ditoleransi. Terlebih, orientasi pemanfaatan sawit nasional kini tengah diarahkan ke sektor yang lebih luas demi memperkuat ketahanan energi.
"Tapi ini tidak boleh dilakukan. Apalagi sekarang misi kita sekarang itu adalah bagaimana pemanfaatan sawit bukan hanya untuk minyak goreng, tapi juga untuk biodiesel kemudian dan lain-lain," jelasnya.
Untuk itu, legislator dari dapil Sumatra Barat I memperingatkan kepada para pelaku pasar agar tidak memanfaatkan situasi transisi kebijakan ini untuk menekan harga di tingkat bawah.
"Tentu ini harusnya bisa lebih meningkat. Jadi saya berpesan kepada pihak-pihak yang berupaya memainkan harga dengan dalih apapun itu dihentikan," tegasnya.
Lebih lanjut, Rahmat menilai pelibatan BUMN dalam proses ekspor satu pintu merupakan langkah strategis yang menarik. Jika dikelola dengan tepat, kebijakan ini justru diyakini mampu mendongkrak nilai tawar dan harga jual sawit Indonesia di pasar global.
"Kita fokus sekarang bagaimana menguatkan ketahanan energi nasional ya, terutama dari sektor sawit. Nanti ini bisa menjadi kebijakan yang tepat termasuk proses ekspor sawit nanti dalam BUMN itu salah satu hal yang menarik sehingga bisa meningkatkan nilai jual sawit," tandasnya.
Sebagai informasi, imbas kebijakan baru tersebut Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani dilaporkan mengalami penurunan tajam hingga menyentuh angka Rp1.500 per kilogram.
Merespons situasi tersebut, Anggota Rahmat Saleh, menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memainkan harga TBS karena merasa kepentingannya terancam oleh kebijakan baru ini.
"Saya menduga ini salah satu efek dari mungkin ya, karena ada yang merasa terancam kemudian dimainkan harga sawit," ujar Rahmat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rahmat menjelaskan bahwa langkah tata kelola ekspor ini sebenarnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat penyampaian KEM PPKF APBN 2027 baru-baru ini.
Menurut Rahmat, Presiden menekankan pentingnya pengendalian ekspor untuk komoditas strategis nasional, yang salah satunya adalah sawit.
"Salah satu inti dari pidato Presiden kemarin ketika penyampaian kerangka pokok ya untuk APBN 2027. Salah satu yang beliau disampaikan itu adalah bagaimana mengendalikan kondisi ekspor terutama bahan-bahan produksi nasional. Sawit, batu bara dan segala macam," ujarnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa aksi spekulasi yang merugikan petani kecil tidak boleh ditoleransi. Terlebih, orientasi pemanfaatan sawit nasional kini tengah diarahkan ke sektor yang lebih luas demi memperkuat ketahanan energi.
"Tapi ini tidak boleh dilakukan. Apalagi sekarang misi kita sekarang itu adalah bagaimana pemanfaatan sawit bukan hanya untuk minyak goreng, tapi juga untuk biodiesel kemudian dan lain-lain," jelasnya.
Untuk itu, legislator dari dapil Sumatra Barat I memperingatkan kepada para pelaku pasar agar tidak memanfaatkan situasi transisi kebijakan ini untuk menekan harga di tingkat bawah.
"Tentu ini harusnya bisa lebih meningkat. Jadi saya berpesan kepada pihak-pihak yang berupaya memainkan harga dengan dalih apapun itu dihentikan," tegasnya.
Lebih lanjut, Rahmat menilai pelibatan BUMN dalam proses ekspor satu pintu merupakan langkah strategis yang menarik. Jika dikelola dengan tepat, kebijakan ini justru diyakini mampu mendongkrak nilai tawar dan harga jual sawit Indonesia di pasar global.
"Kita fokus sekarang bagaimana menguatkan ketahanan energi nasional ya, terutama dari sektor sawit. Nanti ini bisa menjadi kebijakan yang tepat termasuk proses ekspor sawit nanti dalam BUMN itu salah satu hal yang menarik sehingga bisa meningkatkan nilai jual sawit," tandasnya.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!