Purbaya: Ekonomi RI Tumbuh Melampaui Rata-rata G20

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melampaui rata-rata pertumbuhan negara-negara anggota G20 dan ASEAN.

Purbaya mengatakan capaian tersebut didukung oleh stabilitas harga yang tetap terjaga. Hingga Mei 2026, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,08 persen.

"Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen yoy, mengungguli banyak negara G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen," ujar Purbaya saat menyampaikan kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China, sebagaimana dikutip, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Purbaya, perkembangan tersebut menunjukkan Indonesia memasuki kuartal I 2026 dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi yang terkendali, serta ketahanan kebijakan yang dinilai kredibel.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti kemampuan Indonesia dalam menghadapi potensi gangguan energi global. Berdasarkan analisis yang dipaparkannya, Indonesia termasuk kelompok negara dengan tingkat eksposur rendah terhadap risiko energi dan memiliki bantalan ekonomi yang kuat.

Purbaya menyebut skor ketahanan energi Indonesia mencapai 77 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan China yang berada pada angka 76 persen.

Ia menjelaskan ketahanan tersebut didukung oleh pengelolaan fiskal yang prudent, dengan defisit anggaran yang tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kondisi itu, menurutnya, memberikan ruang yang memadai bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meredam gejolak eksternal.

Selain itu, sejumlah indikator ekonomi domestik juga menunjukkan kinerja yang solid. Indeks PMI manufaktur tercatat berada pada level ekspansif 50,0, pertumbuhan likuiditas perekonomian (M0) mencapai 14,8 persen yoy, sementara kredit perbankan tumbuh 11,5 persen yoy.

Dari sektor eksternal, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut. Cadangan devisa nasional juga mencapai 144,9 miliar dolar AS atau setara 5,6 bulan impor dan dinilai cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Purbaya menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat turut tercermin dari membaiknya kondisi pasar tenaga kerja. Sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,68 persen pada 2026.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025. Penurunan tersebut didukung oleh efektivitas program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah menjalankan delapan klaster program prioritas nasional yang diarahkan untuk menerjemahkan strategi pembangunan ke dalam hasil yang nyata.

"Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana," jelas Menkeu.

Pada saat yang sama, pemerintah juga mempercepat transformasi struktural melalui program hilirisasi dan industrialisasi, memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan pedesaan, serta memperdalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja yang terintegrasi.

Menurut Purbaya, berbagai program tersebut akan diperkuat oleh sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara inklusif, tangguh, dan terkoordinasi.

"Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata," ujar Purbaya.