Puan: Harapan Publik Harus Dijawab dengan Kebijakan Responsif

VISI.NEWS | JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik saat membuka Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda utama pembacaan Nota Keuangan APBN 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025). Puan menyebut DPR memberi perhatian besar terhadap masalah yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Beberapa isu yang ia soroti antara lain pemblokiran rekening dormant oleh PPATK, polemik royalti lagu, rencana penertiban tanah telantar, serta evaluasi program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis. “Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani urusan rakyat dan dalam menjalankan UU,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan. Selain itu, DPR juga mencermati pengelolaan tunjangan jabatan fungsional tertentu, rencana perubahan skema penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi hanya lima tahun, serta isu perlindungan data pribadi dalam kesepakatan dagang. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) turut menjadi fokus perhatian parlemen. Tidak ketinggalan, Puan menegaskan pentingnya pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan gratis SD-SMP agar benar-benar dijalankan, serta pelaksanaan aturan terkait royalti hak cipta lagu. Ia menambahkan, berbagai keluhan rakyat terus masuk ke DPR baik melalui aspirasi dari daerah pemilihan, forum pengaduan publik, maupun mekanisme resmi parlemen. “Harapan rakyat jelas, agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif,” pungkas Puan. Sidang paripurna ini sendiri menjadi bagian dari rangkaian Sidang Tahunan MPR RI 2025, yang sejak pagi telah diisi dengan laporan kinerja lembaga negara dan pidato kenegaraan. Pada sesi kali ini, Presiden Prabowo menyampaikan pengantar RUU APBN 2026 beserta nota keuangannya di hadapan anggota dewan. @ffr