Program Barak Militer Dedi Mulyadi Jadi Perdebatan, Kemenkumham Jabar Angkat Bicara

VISI.NEWS | BANDUNG - Program barak militer yang berisi pendidikan karakter untuk siswa SMA bermasalah yang digulirkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi masih menjadi perdebatan.

Selain masalah regulasi, beberapa kalangan seperti Komnas HAM menilai jika edukasi untuk sipil seperti siswa sekolah, bukan kewenangan dari lembaga militer.

Meski begitu, saat ini sudah ada puluhan siswa secara bertahap mulai mengikuti pendidikan karakter tersebut, mulai dari Purwakarta dan Kota Bandung.

Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kanwil KemenHAM) Jawa Barat Hasbullah mengatakan program Dedi Mulyadi yang memasukkan anak ke barak militer merupakan upaya mencari solusi terhadap permasalahan anak-anak remaja.

"Masalah kenakalan anak-anak ini sudah menahun bagi saya, karena dari Program yang ada dari pusat pun, tidak ada langkah konkret," ujar Hasbullah dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

Dilihat dari regulasi, kebijakan ini memang jadi perdebatan karena belum dilakukan kajian melibatkan orang-orang kompeten. Sebab, bicara tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu kajian, analisis kebijakan dan dampaknya.

"Cuma mungkin yang saya pahami, beliau kan tipologi yang pragmatis dan hari ini mungkin orang sudah jenuh juga dengan diskusi, seminar dengan begitu-begitu," katanya.

Saat disinggung apakah kebijakan yang dikeluarkan Dedi Mulyadi ini berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), Hasbullah menyebut tergantung dari sisi mana melihatnya.