Program Barak Militer Dedi Mulyadi Jadi Perdebatan, Kemenkumham Jabar Angkat Bicara

VISI.NEWS | BANDUNG - Program barak militer yang berisi pendidikan karakter untuk siswa SMA bermasalah yang digulirkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi masih menjadi perdebatan.

Selain masalah regulasi, beberapa kalangan seperti Komnas HAM menilai jika edukasi untuk sipil seperti siswa sekolah, bukan kewenangan dari lembaga militer.

Meski begitu, saat ini sudah ada puluhan siswa secara bertahap mulai mengikuti pendidikan karakter tersebut, mulai dari Purwakarta dan Kota Bandung.

Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kanwil KemenHAM) Jawa Barat Hasbullah mengatakan program Dedi Mulyadi yang memasukkan anak ke barak militer merupakan upaya mencari solusi terhadap permasalahan anak-anak remaja.

"Masalah kenakalan anak-anak ini sudah menahun bagi saya, karena dari Program yang ada dari pusat pun, tidak ada langkah konkret," ujar Hasbullah dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

Dilihat dari regulasi, kebijakan ini memang jadi perdebatan karena belum dilakukan kajian melibatkan orang-orang kompeten. Sebab, bicara tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu kajian, analisis kebijakan dan dampaknya.

"Cuma mungkin yang saya pahami, beliau kan tipologi yang pragmatis dan hari ini mungkin orang sudah jenuh juga dengan diskusi, seminar dengan begitu-begitu," katanya.

Saat disinggung apakah kebijakan yang dikeluarkan Dedi Mulyadi ini berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), Hasbullah menyebut tergantung dari sisi mana melihatnya.

"Artinya, orang kan banyak ketakutan bahwa ketika di militer melakukan salah, akan dipukul gitu-gitu ya, kan ada ketakutan-ketakutan seperti itu, tapi apa yang dipublikasi oleh beliau saya lihat di Youtube-nya, itu tidak terjadi. Malah memang pendidikan karakter yang dia tanamkan, kemudian bagaimana menghadirkan orang tua bisa lihat bahwa dia yang menitipkan karena orang tua juga hari ini 'sudah tidak mampu lagi' mendidik anak-anaknya," ucapnya.

Selain itu, program ini pun ditujukan kepada siswa yang sudah mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Bukan sebuah paksaan kepada anak-anak yang bermasalah.

"Kalau memang para orang tuanya ikhlas, karena daripada anaknya di masa depan jadi korban dan sebagainya, mending seperti Itu, itu kira-kira. Bagi saya ini kan nanti akan kelihatan hasilnya, mari di evaluasi apa yang dilakukan beliau," katanya.

Selama ini, belum ada program yang benar-benar menjadi solusi dari masalah kenakalan remaja ini.

"Sampai hari ini, masih pada tataran wacana saja kan, ketika ada tawuran yang meninggal, keluar statement, semoga ini menjadi yang terakhir, begitu terus. Itu jadi polemik, kenapa tidak ada langkah yang terukur," ucapnya.

Hasbullah pun berharap ke depan, Pemprov Jabar dapat melibatkan Kanwil KemenHAM dalam berbagai kebijakan Dedi Mulyadi, termasuk program pendidikan berkarakter.

"Ya, saya pikir dari Kanwil KemenHAM tentu sangat mengapresiasi kalau bisa dilibatkan, karna kalau kita buka konten dari KDM, ya hari ini 90% itu bersentuhan dengan HAM ya, mulai dari lingkungan hidup, anak dan berbagai pelayanan yang ada," katanya. @desi