Prof Nuh Ajak Kepala Daerah Sukseskan Sekolah Rakyat : Pendidikan Kunci Pengentasan Kemiskinan

VISI.NEWS | JAKARTA - Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan khusus. Salah satunya melalui Sekolah Rakyat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014), Prof. Mohammad Nuh, menegaskan pengentasan kemiskinan tak bisa hanya dilakukan secara reaktif. Diperlukan pendekatan antisipatif melalui pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.

“Yang sedang miskin tetap diselesaikan, tapi jangan sampai ada pendatang baru yang (miskin). Nah, mengantisipasi yang paling teruji dan terpuji itu ya melalui pendidikan,” ujar Nuh dikutip dari laman resmi Kemensos, Rabu (23/4/2025).

Lantaran itu, Nuh mendorong para kepala daerah untuk ikut berperan aktif dalam memutus rantai kemiskinan di wilayah masing-masing. Salah satu caranya dengan menyukseskan program Sekolah Rakyat.

“Kita mulai kepemimpinan panjenengan semua. Ayo, kita bebaskan lima keluarga, sepuluh keluarga hingga seratus (keluarga dari kemiskinan),” ajaknya.

Dalam kesempatan ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyat.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama dengan fasilitas lengkap dan standar internasional, untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dibangun di atas lahan seluas 7 hingga 10 hektare, sekolah ini mampu menampung hingga 1.000 siswa. Targetnya, 200 titik Sekolah Rakyat akan berdiri tahun ini.

“Kira-kira 400 siswa untuk SD, 300 siswa untuk SMP, dan 300 siswa untuk SMA,” ujar Gus Ipul.

Hingga kini Kemensos telah menerima 356 usulan lokasi dari pemerintah daerah. Sementara 53 titik Sekolah Rakyat tahap 1 ditargetkan direnovasi dan digunakan pada tahun ajaran 2025/2026 dan 85 titik tengah dalam proses survei. Gus Ipul optimistis, setidaknya 100 titik bisa mulai digunakan pada tahun ini.

Berbeda dari sekolah konvensional, seleksi masuk Sekolah Rakyat tidak menggunakan pendekatan akademik semata.

“Jangan dikira ini yang pintar-pintar yang diterima. Ini pendekatannya yang miskin dahulu,” kata Gus Ipul, mengutip arahan Presiden Prabowo.

Syarat utama bagi calon siswa adalah berasal dari keluarga miskin dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Ekonomi dan Sosial (DTSEN), berdomisili di kabupaten/kota penyelenggara.

Gus Ipul menegaskan, dalam hal ini pemerintah daerah memegang peranan penting. Selain memberikan rekomendasi bagi calon siswa, mereka juga mengusulkan minimal tiga calon kepala sekolah. Para guru pun diprioritaskan berasal dari daerah setempat.

“Guru-gurunya diprioritaskan dari kabupaten/kota setempat, muridnya juga wajib dari kabupaten/kota setempat. Kepala sekolahnya pun usulan dari Bupati atau Wali Kota,” jelas Gus Ipul.

Fasilitas Sekolah Rakyat tak hanya mencakup ruang kelas dan asrama, tetapi juga lapangan olahraga, tempat ibadah, lapangan apel, hingga rumah bagi para guru.

“Sekolahnya keren banget. Standarnya internasional, tapi yang sekolah orang miskin,” ujar Gus Ipul.

Pj. Bupati Puncak Jaya Yopi Murib menyambut hangat ajakan Prof Nuh. Dia berkomitmen untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.

“Lahan yang diminta 7 hektare akan kami upayakan. Hari ini juga surat pengajuan kami kirim. Semua syarat lainnya segera kami lengkapi,” katanya.

Hadir dalam audiensi ini Bupati Buru Syarif Hidaya, Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Birdana, Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam, Wakil Bupati Padang Lawas Achmad Fauzan, Bupati Buru Selatan La Hamidi, Bupati Tojo Una-Una Ilham, Wakil Wali Kota Palu Imelda L. Muhidin, Pj. Bupati Puncak Jaya Yopi Murib, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, Wakil Bupati Konawe Selatan Wahyu Ade, Bupati Tebo Agus Rubiayanto, Wakil Bupati Buru Selatan Gerson Eliaser, Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah, dan Bupati Garut A. Syakur Amin. @desi