Praktik Bank Emok Rugikan Warga, Dedi Mulyadi Siap Libatkan Polda Jabar

VISI.NEWS | SUBANG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik rentenir berkedok koperasi atau 'bank emok' yang masih marak di desa-desa. Pemprov Jabar akan menggandeng Polda Jabar untuk melakukan penindakan tegas, mengingat bank emok kerap memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan pinjaman cepat dengan bunga tinggi dan potongan administrasi memberatkan. Ia mencontohkan pinjam Rp 1 juta, hanya terima Rp 900 ribu karena Rp 100 ribu dipotong admin. "Kemudian keesokan harinya warga harus sudah mencicil lagi, dengan total bunga 10-20 persen. Kadang-kadang kalau kepepet menjadi 15-20 persen juga diberikan kalau kepepet dan itu bergulir terus," kata Dedi di Lembur Pakuan, Subang, Rabu (23/7/2025). Menurutnya, praktik bank emok menyengsarakan warga dan merugikan negara karena perputaran uangnya tidak tercatat resmi. "Tapi itu tidak akan bisa memotong, selama kocorannya masih ada dan bank emok itu adalah bank gelap yang merugikan negara. Peredaran uangnya tinggi. Misalnya, saya punya satu Rp 1 miliar, maka saya setiap bulan mendapatkan Rp 100 juta," ujar Dedi. Pemberantasan bank emok ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang meminta pemerintah daerah menyiapkan skema pinjaman resmi berbunga rendah agar warga tak terjerat rentenir. Dedi menambahkan, praktik pinjaman ilegal seperti bank emok tergolong pidana ekonomi, sehingga Polda Jabar dapat menindak langsung pelakunya. "Polda Jabar melalui direktorat tindak pidana ekonomi itu bisa melakukan pemanggilan terhadap bank-bank gelap, mereka ada kok setiap kabupaten/kota resmi berkantor secara terbuka," tegasnya. Ia mengungkapkan jika dilakukan penindakan secara konsisten, praktik tersebut akan berkurang dan masyarakat kecil terlindungi. Selain bank emok, Dedi juga menekankan peran OJK untuk menindak tegas praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. @ffr