Prabowo Subianto: Intel Harus untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Menginteli Lawan Politik

VISI.NEWS | JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa intelijen negara seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa, bukan untuk menginteli lawan politik. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) pada Sabtu (24/8/2024).

Prabowo, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengungkapkan bahwa dirinya tidak terpancing oleh isu keretakan antara dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, isu tersebut merupakan upaya adu domba yang tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. "Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak, retak gimana retaknya," ujar Prabowo, merespons kabar yang beredar.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pentingnya menjaga integritas alat negara, seperti intelijen, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Ia mengingatkan bahwa intelijen harus berfungsi untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan untuk menyerang lawan politik. "Intel tuh rakyat untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak," tegasnya.

Pernyataan Prabowo ini mendapat dukungan dari Partai Demokrat. Kamhar Lakumani, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, menyatakan bahwa partainya sepenuhnya setuju dengan sikap Prabowo. Menurut Kamhar, kontestasi politik telah usai, dan saatnya semua pihak berkolaborasi untuk membangun bangsa. "Kami setuju sepenuhnya dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Sudah saatnya kita move on untuk bersinergi membangun Indonesia maju," kata Kamhar kepada wartawan pada Minggu (25/8/2024).

Baca Juga : Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen untuk Tuntaskan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Kamhar juga memuji kedewasaan politik Prabowo yang tidak terpancing oleh provokasi adu domba. "Kami mengapresiasi kedewasaan sikap Pak Prabowo yang tidak terpancing dengan politik adu domba. Sebagai patriot dan negarawan, kami percaya betul Pak Prabowo tak akan terpancing dengan manuver politik picisan seperti ini," jelasnya.

Demokrat pun mendukung penuh pernyataan Prabowo agar tidak ada pihak yang menggunakan alat negara untuk kepentingan politik tertentu. "Penggunaan intelijen negara untuk menginteli lawan politik tentu saja tidak bisa diterima dan dibenarkan dalam negara demokrasi," lanjut Kamhar.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik politisasi alat negara, demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan bermartabat.

@rizalkoswara