Prabowo Kritik Tantiem BUMN: Akal-Akalan yang Membebani Negara

VISI.NEWS | JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung Parlemen, Jumat (15/8/2025), menyoroti persoalan pengelolaan BUMN, khususnya terkait jumlah komisaris dan pembagian tantiem. Prabowo mengungkapkan bahwa sebelumnya pengelolaan BUMN tidak masuk akal. Banyak perusahaan merugi tetapi jumlah komisaris berlebihan. Karena itu, ia menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membenahi manajemen BUMN. “Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang. Kalau bisa, cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan tantiem,” tegas Prabowo, disambut tepuk tangan anggota dewan. Tantiem, menurut Prabowo, hanyalah akal-akalan. Ia bahkan menyindir penggunaan istilah asing itu sengaja dipilih agar publik tidak memahami maksudnya. “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” ujarnya, yang membuat ruang sidang riuh. Prabowo menyoroti ironi komisaris yang hanya hadir rapat sebulan sekali tetapi bisa menerima tantiem hingga Rp 40 miliar setahun. Ia pun menegaskan, tantiem tidak boleh diberikan kepada direksi maupun komisaris jika perusahaan merugi. “Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung bener, jangan untung akal-akalan,” tandasnya. Ia juga mengingatkan, bila ada direksi atau komisaris yang keberatan dengan aturan ini, sebaiknya segera mengundurkan diri. “Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, Saudara-saudara,” katanya disambut teriakan dukungan dari anggota sidang. @ffr