Prabowo Dijadwalkan akan Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Jelang HUT ke-80 RI

VISI.NEWS | BANDUNG - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan dua pidato kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI pada Jumat (15/8/2025). Kedua pidato tersebut akan disampaikan di Gedung MPR dan DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025)

Kepala Kantor Pengelolaan Komunikasi dan Opini Publik (PCO), Hasan Nasbi, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025), menyampaikan bahwa pidato pertama Presiden akan dimulai pada pukul 09.00 WIB di hadapan Sidang Tahunan MPR.

"Pidato pagi hari besok akan difokuskan pada penyampaian hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan," ujar Hasan dikutip dalam keterangannya.

Selama periode tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai program kerja cepat (quick wins) yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya termasuk program Makan Bergizi Gratis di sekolah, layanan Cek Kesehatan Gratis, pembangunan dan revitalisasi rumah sakit daerah, percepatan penanganan TBC, renovasi sekolah, pembangunan lumbung pangan nasional, serta berbagai bentuk bantuan sosial dan dukungan untuk pelaku usaha mikro.

Di sektor ekonomi, pemerintah juga mengambil langkah tegas dengan menghapus utang macet UMKM senilai triliunan rupiah. Di bidang infrastruktur, pembangunan sejumlah bendungan, jaringan irigasi, sekolah, jalan, dan proyek strategis nasional terus dikebut.

Sementara itu, pidato kenegaraan kedua akan berlangsung pada pukul 14.30 WIB dalam Sidang Paripurna DPR RI. Dalam pidato ini, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pengantar terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Menurut keterangan Kementerian Keuangan, penyusunan RAPBN merupakan proses panjang dan komprehensif yang melibatkan analisis mendalam serta koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR. Proses ini dimulai sejak awal tahun melalui tahap perencanaan arah kebijakan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan pada semester kedua, hingga penetapan menjadi Undang-Undang APBN.