Polemik Penahanan Ijazah Siswa, Suwarto, "Hak sekolah swasta juga harus diperhatikan"

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh tokoh pendidikan seperti Hj. Ratnaningsih selaku Pembina BMPS Kabupaten Bandung, Ketua BMPS Hj. Atty Rosmiati, Ketua FKKS SMA Rendi Rusyendi, Sekretaris FKKS Kabupaten Bandung Rizal Alamsyah serta anggota DPRD Kab. Bandung H. Asep Ikhsan dan H. Yayat Hidayat. Mereka sepakat bahwa komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan sekolah swasta sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman.

Menanggapi isu ini, Disdik Jabar mengklarifikasi bahwa surat edaran dengan tenggat waktu 3 Februari hanya berlaku untuk sekolah negeri. Sementara itu, untuk sekolah swasta masih dalam tahap pendataan. Gubernur terpilih Dedi Mulyadi juga menyatakan bahwa setelah pelantikannya, ia akan membentuk tim khusus untuk melakukan pendataan lebih lanjut. “Sekolah swasta tidak berniat menahan ijazah. Ini lebih kepada penyimpanan karena ada kewajiban yang belum terpenuhi,” ungkapnya.

Dari hasil pendataan awal, diketahui bahwa di Kabupaten Bandung terdapat sekitar 35.000 ijazah siswa yang masih tertahan. Nilai tunggakan yang tercatat mencapai lebih dari Rp 110 miliar, hanya dari 98% data SMK yang telah masuk. “Itu baru data SMK, belum termasuk SMA. Angka ini menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi sekolah swasta,” kata Suwarto.

Meski demikian, Suwarto menegaskan bahwa sekolah swasta tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tua siswa. “Jika ada siswa dari keluarga tidak mampu atau yang membutuhkan ijazah untuk bekerja, kami tetap memberikan secara cuma-cuma. Hanya saja, hal ini tidak banyak diekspos,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah lebih memahami tantangan yang dihadapi sekolah swasta. “Kami mendukung program pemerintah, tapi mohon perhatikan juga keberlangsungan sekolah-sekolah swasta sebagai bagian penting dalam ekosistem pendidikan nasional,” pungkasnya.

@uli