Pesantren Perlu Kerjasama dengan Pemda

VISI.NEWS | JAKARTA – Untuk meningkatkan mutu pesantren sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka pesantren perlu melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) atau dunia usaha sebab dana untuk pesantren sangat terbatas.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti ketika ditanya mengenai implementasi UU Pesantren. “Ya memang kalau mengandalkan dana dari Negara atau melalui Dana Abdi Pesantren itu sulit untuk diharapkan, karena anggarannya sangat kecil,” ujar Endang dalam siaran pers di Jakarta, kemarin.

Menurut Endang, Pesantren membutuhkan sumber daya yang besar baik untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperbaharui kurikulum, menambah kapasitas SDM seperti kyai dan guru ngaji sampai dengan sarana dan prasarana pesantren.

Kebutuhan ini tidak sebanding dengan kemampuan Pemerintah Cq. Kementerian Agama dalam memberikan dukungan sumber daya. Oleh sebab itulah, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR/MPR RI ini menekankan pentingnya pesantren melakukan kerjasama dengan Pemda.

Dalam konteks itu, Srikandi Beringin ini juga mendorong Pemda untuk ikut berkontribusi dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan pesantren. Dengan demikian peningkatan mutu dan kualitas SDM di daerah tersebut akan terakselerasi.

“Pemda jangan berpikir bahwa urusan agama itu adalah urusan yang ditangani Pemerintah Pusat. Tidak seperti itu, sebab pendidikan agama adalah bagian dari sistem pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Jadi ini tugas semua pihak,” ujarnya.

Wakil Rakyat dari Dapil Jateng IV (Kabupaten Sragen, Wonogiri dan Karanganyar) ini mengakui bahwa UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019, sebagai jawaban atas keresahan kalangan pesantren karena UU Sisdiknas tidak mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 pada tanggal 2 September 2021 mengenai Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang terkait dengan Dana Abadi Pesantren yang akan dikelola oleh Pemerintah dengan bersumber dari Dana Abadi Pendidikan. Namun sejauh ini dana tersebut belum diketahui penyalurannya.