Peringati "May Day", Ribuan Buruh akan Berunjuk Rasa Hari ini

VISI.NEWS | BANDUNG - Hari ini Senin (1/5/2023) bertepatan denga Hari Buruh Internasional atau "May Day", ribuan buruh di Indonesia akan turun ke jalan menyuarakan beberapa tuntutan yang selama ini dianggap diabaikan oleh pemerintah.

Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam peringatan May Day 2023 hari ini telah menyiapkan enam tuntutannya yakni:

1. Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.
2. Cabut Parliamentary Trheshold 4 persen.
3. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT).
4. Tolak Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan.
5. Reformasi Agraria dan Kedaulatan Pangan.
6. Pilih Presiden 2024 yang Pro Buruh dan Kelas Pekerja.

Iqbal mengatakan, aksi buruh pada Hari Buruh ini akan melibatkan 50 ribu buruh yang akan melakukan demo di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat.

Dalam peringatan May Day ini, katanya, akan diikuti oleh berbagai serikat buruh dan petani yang ada di seluruh Indonesia.

"Aksi May Day di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi akan diikuti dan tercatat oleh organisasi Partai Buruh hampir 50 ribu orang," kata Said Iqbal, Kamis (27/4/2023).

Selain di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi dikatakan Said Iqbal peringatan May Day itu juga akan dilakukan di Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Adapun peringatan di Istora Senayan itu dijelaskan Iqbal pihaknya memberi tajuk peringatan Hari Buruh dengan nama May Day Fiesta.

"May Day Fiesta akan tetap diikuti hampir 50 ribu buruh di Istora Senayan. May Day Fiesta adalah suatu bentuk kegiatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh," ujarnya

Di kedua lokasi itu rencanannya kegiatan May Day tersebut akan digelar mulai pukul 9.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Pengamanan

Untuk lancarnya jalan aksi, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ada empat wilayah yang menjadi konsentrasi pengamanan dalam peringatan May Day, yakni di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Timur.

Untuk wilayah Polda Metro Jaya, katanya, sebanyak 4.216 personel gabungan dikerahkan mengamankan May Day. Rinciannya 3.318 dari Polri, 690 personel dari TNI dan 208 personel dari Pemprov DKI Jakarta.

"Adapun empat titik yang menjadi konsentrasi massa buruh yakni di Istana Negara, Gedung MPR/DPR RI, Lapangan Panahan Senayan dan GOR Rawa Badak Jakarta Utara," kata Sandi.

Menurutnya, sejumlah rekayasa lalu lintas akan dilakukan di titik-titik yang menjadi massa buruh melakukan aksi. Rekayasa dan pengalihan arus akan bersifat situasional.

Di Wilayah Polda Jabar

Sementara untuk wilayah Polda Jawa Barat, sebanyak 1.019 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan aksi buruh di beberapa wilayah.

Wilayah Polda Jawa Tengah juga menurunkan sebanyak 4.319 personel gabungan dan Polda Jawa Timur ada 3.360 personel gabungan.

Atribut Partai Buruh

Ketua Tim Khusus (Timsus) Pemenangan Partai Buruh Sandi Salahuddin mengimbau agar para buruh yang akan melaksanakan peringatan May Day dan aksi unjuk rasa dapat melakukannya dengan tertib dan aman.

Dia mengatakan, bahwa aksi ini juga tidak ada kaitannya dengan Partai Buruh dan kampanye, sehingga diharapkan tidak ada atribut partai.

"Sebagai orang yang memahami Pemilu dapat saya pastikan acara May Day yang diikuti bahkan diselenggarakan oleh Partai Buruh pada tanggal 1 Mei 2023 tidak ada hubungannya dengan kegiatan kampanye," ucapnya.

Partai Buruh, katanya, mendapat pesan khusus dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tak membawa atribut partai serta tak menyuarakan isu tentang perburuhan pada peringatan Hari Buruh Internasional.

Said Salahudin beranggapan bahwa pesan yang disampaikan Bawaslu itu merupakan bentuk ancaman dan menganggap adanya kecenderungan politik. "Sebagian dari mereka tampaknya sedang bermain politik dengan topeng sebagai pengawas," ujar Said.

Ia juga mempertanyakan bagaimana bisa lembaga pengawas pemilu itu hanya menyampaikan pesan tersebut kepada salah satu parpol tertentu.

Dikatakan Salahudin pihaknya pun secara tegas menentang kebijakan yang diambil oleh Bawaslu dan menganggap bahwa hal itu membahayakan dari segi demokrasi.

"Karena tidak mungkin Partai Buruh diminta untuk tidak merayakan Hari Buruh Intenasional dan dilarang menyuarakan kepentingan buruh,sedangkan jati diri dan alasan Partai Buruh didirikan adalah untuk membela kepentingan kelas pekerja," cetusnya.@mpa/net