Penujukan 20 Pejabat Kepala Daerah di Jabar, Harus Jauh dari Kepentingan Politik 

"Ada anggapan bahwa, penunjukan SDM yang akan duduk sebagai pejabat di sebuah daerah di Jabar, akan menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam konstalasi pilkada, ini harus dicegah," jelasnya.

Terlebih, pejabat kepala daerah diangap sebagai isu strategis menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang, jadi penunjukan pejabat untuk mengisi posisi kepala daerah rentan dengan unsur-unsur politis.

"Terminologi yang berbeda dengan penjabat sementara (Pjs), bahwa pelaksana tugas (Plt), dan pelaksana harian (Plh) mempunyai kewenangan penuh selayaknya kepala daerah terpilih, serta rentan dengan unsur politis," paparnya.

Oleh karena itu, DPRD Jabar berharap, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selektif dan profesional dalam merekomendasi atau menujuk calon pejabat kepela daerah dan jauh dari kepentingan politik untuk kelompok tertentu.

"Karena penunjukan pejabat tidak dipilih langsung oleh rakyat, maka legitimasi penjabat khususnya dalam mengambil kebijakan strategis harus dipertanyakan," pungkasnya.@eko