Penujukan 20 Pejabat Kepala Daerah di Jabar, Harus Jauh dari Kepentingan Politik 

VISI.NEWS | BANDUNG - Hal yang harus diantisipasi dalam penunjukan penjabat adalah Sumber Daya Manusia (SDM) karena di Jawa Barat (Jabar) akan ditunjuk pejabat pelaksana tugas yang cukup banyak.

Menyoroti hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Jabar, Reynaldi mengatakan, SDM yang nantinya akan ditunjuk sebagai Pejabat Bupati atau Walikota, diperkirakan akan diambil dari Dinas atau Badan di lingkungan Pemprov Jabar.

"Jangan sampai, SDM yang diambil seperti setingkat kepala dinas atau badan yang ditunjuk menjadi pejabat bupati dan wali kota, malah menjadi masalah baru di Pemprov Jabar, kerena terbengkalainya program kerja," katanya.

Tidah hanya dari kalangan Kepala Dinas atau Kepala Badan saja, lanjut Ketua AMPG Jabar ini, sebetulnya Gubernur Jabar bisa menunjuk atau mengangkat dari unsur kepala lembaga vertikal atau selevel eselon dua.

"Soal pejabat ini tidak mengharuskan dari unsur TNI atau Polri, seperti yang pernah terjadi di Jabar, tidak perlu dari unsur khusus, seperti TNI atau Polri, menurut saya bebas saja," ujar Reynaldi, Kamis (3/3/22).

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016, pada 2024 nanti, akan dilaksanakan pemilu presiden, legislatif, dan pemilihan umum kepala daerah, dan berimbas pada kekosongan jabatan kepala daerah.

"Ada 20 pejabat yang akan mengisi kekosongan kepala daerah di Jabar, sehingga harus cermat dan tepat dalam menugaskan pejabat tersebut, jangan kemudian malah menguntungkan suatu kelompok tertentu," ungkapnya.

Reynaldi menjelaskan, Provinsi Jabar, merupakan basis massa pendukung yang potensial bagi partai politik (Perpol), calon legislatif, atau calon kepala daerah yang akan berlaga di pilkada, dan didukung dengan jumlah penduduk yang banyak.

"Ada anggapan bahwa, penunjukan SDM yang akan duduk sebagai pejabat di sebuah daerah di Jabar, akan menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam konstalasi pilkada, ini harus dicegah," jelasnya.

Terlebih, pejabat kepala daerah diangap sebagai isu strategis menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang, jadi penunjukan pejabat untuk mengisi posisi kepala daerah rentan dengan unsur-unsur politis.

"Terminologi yang berbeda dengan penjabat sementara (Pjs), bahwa pelaksana tugas (Plt), dan pelaksana harian (Plh) mempunyai kewenangan penuh selayaknya kepala daerah terpilih, serta rentan dengan unsur politis," paparnya.

Oleh karena itu, DPRD Jabar berharap, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selektif dan profesional dalam merekomendasi atau menujuk calon pejabat kepela daerah dan jauh dari kepentingan politik untuk kelompok tertentu.

"Karena penunjukan pejabat tidak dipilih langsung oleh rakyat, maka legitimasi penjabat khususnya dalam mengambil kebijakan strategis harus dipertanyakan," pungkasnya.@eko