Pengusaha Buka Suara Soal Isu Penutupan Krakatau Osaka Steel dan PHK Massal

VISI.NEWS | CILEGON - Momen perpisahan karyawan PT Krakatau Osaka Steel (KOS) terekam penuh haru dan viral di media sosial di tengah kabar penutupan operasional perusahaan tersebut. Dalam video yang beredar, para pekerja terlihat saling berpelukan, berfoto bersama, hingga menuliskan pesan perpisahan sebagai bentuk kenangan.

Suasana emosional tampak menyelimuti para karyawan. Sebagian di antaranya bahkan menandatangani pakaian rekan kerja sebagai simbol kebersamaan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

Di tengah kabar tersebut, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) angkat bicara. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menyatakan pihaknya masih melakukan penelusuran terkait informasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan baja tersebut.

“Kadin Indonesia mencermati informasi yang beredar terkait PHK di PT Krakatau Osaka Steel (KOS). Hingga saat ini, kami masih melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan,” ujar Erwin dalam keterangannya dikutip, Senin (4/5/2026).

Ia menegaskan, jika penghentian operasional atau penyesuaian produksi benar terjadi dan berdampak pada tenaga kerja, maka hal tersebut menjadi perhatian serius dunia usaha. Menurutnya, keputusan semacam ini umumnya dipengaruhi berbagai faktor, seperti tingginya biaya produksi, ketatnya persaingan global, serta belum pulihnya permintaan domestik.

Erwin menambahkan, industri baja merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap dinamika global, termasuk fluktuasi harga energi dan kelebihan kapasitas produksi di pasar internasional yang menekan margin produsen dalam negeri.

Meski demikian, Kadin mengingatkan agar setiap langkah penyesuaian usaha tetap mengedepankan perlindungan terhadap tenaga kerja. “Prinsip kehati-hatian, transparansi, dan pemenuhan hak-hak karyawan harus tetap menjadi prioritas,” katanya.

Kadin juga mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, mulai dari perlindungan pasar domestik, efisiensi biaya logistik dan energi, hingga percepatan proyek strategis nasional guna menyerap produk industri dalam negeri.