Pemprov Jabar Terapkan WFH dan Shutdown Office untuk Efisiensi Anggaran

VISI.NEWS | KOTA BANDUNG - Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai menerapkan work from home (WFH) dan shutdown office satu hari dalam sepekan, mulai November 2025.

Kebijakan ini merupakan langkah efisiensi menyusul pemotongan dana transfer pusat sekitar Rp2,4 triliun yang berdampak pada anggaran tahun 2026.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dhani Gumelar, menjelaskan bahwa penerapan WFH dan shutdown office akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing unit kerja.

“Untuk kantor pusat akan menggunakan WFH 50 persen, untuk UPTD Laut bisa shutdown office satu hari, sedangkan enam UPTD lainnya tetap 100 persen WFO,” ujar Dhani dikutip dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

Dhani menambahkan, komposisi pegawai di Dinas Perhubungan seimbang antara bagian administrasi dan pelayanan publik.

“Untuk kantor pusat, komposisi pelayanan dan administrasinya 50 persen serta dimungkinkan untuk WFH, untuk UPTD tidak dimungkinkan WFH,” katanya.

Menurut Dhani, kebijakan ini berpotensi menurunkan pengeluaran listrik dan belanja alat kantor hingga sekitar 15 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar, Mochamad Ade Afriandi, menyebutkan bahwa pihaknya masih mengkaji penerapan WFH dan shutdown office.

“Nanti kita lihat seperti apa ya,” ujarnya.

Ade menjelaskan, saat ini sekitar 60 persen pegawai DPMD bertugas di lapangan, sedangkan sisanya mengurus administrasi dan pelayanan publik, termasuk pengaduan masyarakat melalui media sosial.

“Kalau masih sifatnya administratif bisa dikerjakan di rumah, ya di rumah,” katanya. @kanesa