Pemprov Jabar Akan Lunasi Tunggakan BPJS Lewat APBD Perubahan

VISI.NEWS | BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini menanggung utang iuran BPJS Kesehatan sebesar lebih dari Rp 334 miliar. Ia menilai hal tersebut terjadi karena kewajiban pembayaran BPJS sebelumnya tidak menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran. “BPJS Provinsi Jawa Barat itu besarannya Rp 334 miliar lebih. Mungkin ini dulu lupa untuk dianggarkan sehingga belanjanya lebih mementingkan belanja-belanja yang lain,” kata Dedi melalui unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71, Sabtu (21/6/2025). Untuk menyelesaikan tunggakan tersebut, Pemprov Jabar akan mengalokasikan pembayaran BPJS dalam APBD Perubahan tahun ini. Dedi telah memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk segera menindaklanjuti hal itu. Namun, keputusan ini memiliki konsekuensi besar dengan pemangkasan berbagai pos anggaran yang dinilai tidak krusial. Dedi juga mengumumkan perubahan arah kebijakan belanja daerah yang kini akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, akses listrik dan air bersih. Ia pun menyindir praktik belanja pemerintahan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. “Apa artinya kita makan di hotel, rapat di hotel, tidur di hotel, kalau rakyat di rumah sakit menangis dan tidak bisa dilayani karena BPJS-nya belum dibayar?” tambahnya. Gubernur Dedi juga mengimbau bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk ikut mengalokasikan anggaran perubahan demi menjamin perlindungan kesehatan masyarakat lewat BPJS. @ffr