Pemkab Bandung Raih Opini Pelayanan Publik "Kualitas Tertinggi"

Proses penilaian dilakukan oleh Ombudsman RI berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut meliputi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keadilan dalam pelayanan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta responsif terhadap keluhan dan masukan masyarakat.

"Penghargaan ini diharapkan dapat terus memotivasi jajaran Pemkab Bandung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat," tutur Kang DS, sapaan akrabnya.

Selain itu, Dadang Supriatna juga berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesionalan penyelenggara pelayanan publik dan memastikan standar pelayanan tertinggi serta memberikan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk mengenai prosedur, persyaratan, dan biaya pelayanan.

Berdasarkan hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang dirilis Ombudsman RI, Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Terbaik di Jawa Barat dengan meraih nilai tertinggi 96,16 poin dan meraih Opini Pelayanan Publik "Kualitas Tertinggi".

Di bawah Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Bogor dengan nilai 96,15 poin, disusul Kabupaten Cianjur dengan 95,39 poin dan Kabupaten Ciamis dengan nilai 95,32 poin. Sementara untuk kategori Pemerintah Provinsi, Pemprov Jabar berada di peringkat kedua setelah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 96,77 poin.

@alfa