Pemkab Bandung Laksanakan Sosialisasi Penerapan Manajemen Resiko

Fokus Pertama

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi penerapan manajemen resiko ini menjadi bagian fokus pertama karena manajemen resiko ini menjadi bagian rangkaian SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang digaungkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

"Tentu kita respon cepat, bagaimana dari sisi entitas Bapenda kaitan bagaimana meminimalisir dan mengelola resiko beberapa kegiatan kita ini kan ukuranya harus jelas," kata Erwan.

Dengan kegiatan seperti ini, imbuh Erwan, pemberian materi dari narasumber BPKP diharapkan memberikan pemahaman teknis, taktis, baik dari sisi regulasi, perencanaan serta evaluasi.

"Kaitan dengan apa yang menjadi bobot dari kegiatan dan sub kegiatan kita. Bagaimana deteksi kaitan dengan resiko-resiko yang berkaitan dengan yang disampaikan Pak Bupati Bandung. Misalnya, kendala teknis seperti apa, baik diregulasi ataupun disaat pelaksanaan tugas Bapenda," tutur Erwan.

Ia menegaskan pada kondisi 11 Desember 2023, pendapatan daerah Kabupaten Bandung kurang lebih 85 persen. "Ada beberapa mata pajak, sudah di atas 100 persen dan ada dua mata pajak kalau tidak salah masih di bawah 80 persen," ungkapnya.

"Upaya ini juga menjadi bagian kita. Bicara pajak ini ada yang spesifik, yaitu pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan). Ini sulitnya kita karena BPHTB ini kan antara pihak pembeli dan penjual ini yang selalu kita tidak bisa memaksa, hanya imbauan-imbauan untuk segera melakukan proses pembayaran kita sampaikan kepada para PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di kecamatan," imbuhnya.

Erwan pun mengungkapkan bismilah dan semangat optimis sesuai dengan saran Bupati Bandung, mudah-mudahan target pendapatan daerah sesuai dengan yang dianggarkan.