Pemerintah Wacanakan Haji Lewat Laut, Menag: Butuh Banyak Pemain

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah membuka kemungkinan penyelenggaraan ibadah haji melalui jalur laut. Namun, ia mengingatkan bahwa biaya moda transportasi ini kemungkinan besar akan tinggi apabila hanya sedikit perusahaan penyedia layanan yang terlibat. "Tergantung. Kalau banyak saingannya, bisa murah. Tapi, kalau pemain tunggal, mahal," kata Nasaruddin usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kemenko PMK, Kamis (10/7/2025). Nasaruddin menuturkan, Indonesia memiliki sejarah panjang pengiriman jemaah haji lewat laut, salah satunya menggunakan Kapal Gunung Jati pada masa lalu. Hanya saja, waktu tempuh kapal tersebut saat itu bisa mencapai tiga hingga empat bulan. "Kita sudah punya pengalaman dengan laut ya, ada Kapal Gunung Jati, tapi itu (berlayar) 3 bulan, 4 bulan. Kali ini mungkin kapalnya lebih besar dan cepat," ujarnya. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada pembahasan resmi pemerintah terkait teknis haji via laut. Namun, sejumlah perusahaan swasta telah menyampaikan minat, meski sebagian besar belum memiliki armada kapal sendiri dan hanya menjajaki kerja sama dengan pihak luar negeri. "Banyak perusahaan-perusahaan yang pernah datang ke kantor, yang mempresentasikan, tapi mereka juga tidak punya kapal. Hanya mungkin kerja sama dengan pihak luar. Jadi itu juga mahal," katanya. Berbeda dengan haji, kata Nasaruddin, perjalanan umrah menggunakan kapal laut sudah mulai dijajaki, meski tidak langsung dari pelabuhan Indonesia. "Ya, misalnya terbang dulu ke mana, dekat-dekat situ, baru naik kapal. Itu saya lihat di umrah. Ada satu dua orang jemaah Indonesia, tapi bayarnya saya tidak tahu," jelasnya. Menurutnya, haji jalur laut dapat menjadi solusi alternatif untuk menampung lebih banyak jemaah dan berpotensi menekan biaya, asalkan jumlah peserta mencukupi dan ada kompetisi penyedia layanan yang sehat. Meski demikian, Nasaruddin menekankan masih banyak aspek yang perlu dikaji, mulai dari logistik, izin lintas negara, kesiapan fasilitas pelabuhan, hingga standar layanan kapal itu sendiri. "Kalau banyak saingannya, bisa murah. Tapi kalau pemain tunggal, ya mahal," tutupnya. @ffr