Pejabat Jangan Antikritik, Pers Selalu Hadir untuk Kepentingan Publik

Diakuinya, penanganan bencana ekologis ini membutuhkan waktu tapi di sisi lain nasib ribuan warga terdampak juga sangat penting karena menyangkut nyawa dan kehidupan mereka agar bisa hidup secara layak, normal.

"Apabila pers menyoroti adanya kekurangan, itu sangat wajar. Perut tidak bisa menunggu,” ujar Hendry Bangun, mantan wartawan Harian Kompas.

Laporan dari teman-teman FWK di daerah bencana menyebutkan, hingga Sabtu (20/12/2025), belum semua lokasi pengungsian menerima bantuan sebagaimana semestinya.

“Selama ini pers selalu hadir untuk kepentingan publik, bukan yang lain, jadi para pejabat agar berpikiran luas, membuka diri pada pendapat, sebab itu juga aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat, baik yang menjadi korban bencana, mereka yang terdampak, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya,” ujar Hendry Bangun.

FWK berharap para pejabat tidak menutupi apapun, menjaga pencitraan dengan cara yang keliru, karena ini justru akan membuat penanganan bencana dapat salah arah.

FWK berpendapat dengan keterbukaan dan sikap menerima kritik dan masukan, maka kerja-kerja keras yang dilakukan semua pihak untuk menangani bencana ekologis di Sumatera akan melahirkan empati dan dukungan.

Di sisi lain, Hendry Bangun menyarankan Kementerian Komunikasi dan Digital juga Badan Komunikasi Pemerintah memiliki Pos Informasi di daerah bencana.

“Seharusnya mereka punya Posko Informasi dan menyediakan semua kebutuhan informasi di daerah bencana,”ujar Hendry Ch Bangun, salah seorang pendiri FWK. @Ihda