Pangdam III/Siliwangi dan Kapolda Jabar Dampingi Gubernur dalam Forum Dialog Terbuka Mahasiswa

VISI.NEWS | KOTA BANDUNG - Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, mendampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam kegiatan Forum Dialog Terbuka Mahasiswa Jawa Barat yang digelar di Pelataran dan Aula Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22 Kota Bandung, Rabu (3/9/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kabinda Jawa Barat, Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jabar-Banten, para Ketua Fraksi Partai Politik Jawa Barat, Pejabat Utama Pemprov Jabar, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa rangkaian aksi unjuk rasa yang terjadi selama beberapa hari terakhir merupakan bentuk keresahan sekaligus otokritik mahasiswa kepada pemerintah. Namun, ia menilai dalam dinamika tersebut juga terdapat kelompok lain, baik yang terorganisir maupun tidak, sehingga terjadi gesekan antara massa aksi dengan aparat keamanan.

Sebagai mantan aktivis mahasiswa, Dedi Mulyadi mengibaratkan aksi mahasiswa di Bandung sebagai bagian dari kenakalan remaja yang bisa menjadi bekal untuk masa depan.

“Kalau tidak nakal, tidak akan jadi pejabat di kemudian hari,” ujar Dedi Mulyadi.

"Dalam setiap aksi tentu ada yang sekadar 'nakal tanpa kriminal' seperti melempar, dan ada pula yang sudah masuk kategori 'nakal kriminal' karena membawa senjata atau menggunakan narkoba," lanjutnya.

Dedi Mulyadi mengungkapkan telah meminta Kapolda Jabar untuk membebaskan mahasiswa dari Komisariat HMI yang ditahan, dengan pertimbangan mahasiswa adalah generasi muda yang harus diberi ruang untuk belajar berdemokrasi.

Forum tersebut digelar dengan tujuan menyerap aspirasi mahasiswa yang belakangan kerap melakukan demonstrasi, baik di depan Gedung Sate maupun DPRD Provinsi Jawa Barat. Melalui forum ini, diharapkan lahir solusi dan rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.