Novita Hardini Desak Kemenperin Ambil Langkah Nyata Hadapi Krisis Ekonomi

VISI.NEWS | JAKARTA - Situasi ekonomi Indonesia semakin mengkhawatirkan. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertindak cepat dan konkret untuk menghadapi tekanan ekonomi yang semakin terasa di masyarakat. Berdasarkan survei LPEM FEB UI, sebanyak 55% pakar ekonomi menilai kondisi ekonomi nasional memburuk. Lesunya nilai tukar rupiah, anjloknya IHSG hingga sempat memicu trading halt, serta meningkatnya angka PHK menunjukkan bahwa perekonomian sedang tidak baik-baik saja. “Di tengah situasi global yang tidak menentu dan tekanan ekonomi dari dalam negeri, Kemenperin harus tampil sebagai garda depan. Kita tidak bisa hanya duduk menunggu. Perlu langkah-langkah cepat, progresif, dan menyentuh langsung kebutuhan industri dalam negeri,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Kemenperin di Senayan, Selasa (29/4/2025). Politisi PDI Perjuangan asal Trenggalek ini juga menyoroti ancaman dari luar negeri, seperti ketidakpastian geopolitik dan kebijakan proteksionis Presiden AS Donald Trump yang mengguncang ekonomi global. Di sisi lain, beban utang negara, defisit APBN, serta deflasi menjadi sinyal lemahnya daya beli masyarakat dalam negeri. Ia menilai pemerintah harus mendorong pertumbuhan melalui stimulus fiskal yang tepat sasaran, penguatan industri manufaktur, dan percepatan transformasi digital. “Kita butuh stimulus fiskal yang tepat sasaran, penguatan industri manufaktur, dan percepatan transformasi digital. Hilirisasi sumber daya alam jangan berhenti, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan ketahanan pangan dan energi,” katanya. Novita juga menekankan pentingnya keberpihakan pada pelaku industri lokal, pemberantasan investor nakal yang tak taat pajak, dan penyederhanaan birokrasi yang menyulitkan usaha. “Kalau Kemenperin hanya berfokus pada angka makro tanpa sentuhan langsung ke akar persoalan, kita akan terus tertinggal. Target pertumbuhan ekonomi 8% tidak akan tercapai tanpa industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberpihakan pada industri lokal dan ketegasan regulasi adalah kunci menuju pemulihan ekonomi yang adil dan berdaya saing.” pungkasnya. @givary