Nasib Eks Marinir Satria Arta akan Dibahas Pemerintah dalam Rapat Lintas Kementerian

VISI.NEWS | DEPOK - Pemerintah belum mengambil keputusan terkait status eks marinir Satria Arta Kumbara yang dilaporkan menjadi tentara bayaran di Rusia. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa hal ini akan dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian. Menurut Supratman, rapat tersebut akan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kedutaan Besar Indonesia di Rusia. Hal ini senada dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi terkait penanganan kasus Satria yang ditentukan bersama dalam rapat koordinasi tersebut. Meski demikian, ia belum menyebutkan kapan rapat tersebut akan digelar. Supratman juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima permohonan resmi dari Satria untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Namun, berdasarkan Undang-Undang, status WNI Satria dinyatakan gugur otomatis karena bergabung dengan militer asing tanpa izin dari presiden. “Siapapun warga negara Indonesia yang terlibat sebagai prajurit perang di negara lain, tanpa izin presiden, otomatis kewarganegaraannya hilang, itu bukan kata saya, kata undang-undang begitu, otomatis,” ujar Supratman di Auditorium BPSDM Hukum, Depok, Selasa (29/7/2025). Kasus ini kembali menjadi sorotan setelah video Satria yang meminta dipulangkan ke Indonesia viral di media sosial. Dalam unggahan akun TikTok @zstorm689 pada 20 Juli 2025, Satria menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo, Wapres Gibran, dan Menlu Sugiono agar dirinya dapat kembali ke Tanah Air. Ia menyatakan bahwa keputusannya bergabung dengan militer asing bukan karena ingin mengkhianati negara, melainkan karena alasan ekonomi. @ffr